Restorative Justice | Fakta Kalbar

Opini Kamis 12 Maret 2026

Rismon Berbalik Arah, Nyatakan Ijazah Jokowi Asli

OPINI – Mohon maaf ni buat pendukung RSS atau Tiroris, sepertinya trio tersangka itu tersisa dua. Sebab, Rismon si ahli forensik berbalik arah. Awalnya ia percaya diri menyatakan ijazah Jokowi…

Pandji Rampungkan Sanksi Adat Toraja, Menteri HAM Dorong Polri Terapkan Restorative Justice

Jaksa Agung Paparkan Capaian Kinerja, PNBP 2025 Tembus Rp19,85 Triliun

Nasional Jumat 16 Januari 2026

Usai Sowan ke Solo, Kasus Eggi Sudjana dan Damai Lubis Dihentikan, Penyidikan Tersangka Lain Jalan Terus

admin

Faktakalbar.id, NASIONAL – Polda Metro Jaya resmi menghentikan penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menjerat Eggi Sudjana (ES) dan Damai…

Nasional Kamis 1 Januari 2026Kamis 1 Januari 2026

Resmi Berlaku 2 Januari 2026, KUHP Baru Atur Sanksi Zina hingga Penghinaan Presiden

Editor

Faktakalbar.id, NASIONAL – Indonesia secara resmi mulai memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada Jumat, 2 Januari 2026. Regulasi setebal 345 halaman ini disahkan pada tahun 2022 untuk menggantikan…

Pontianak Sabtu 20 Desember 2025Sabtu 20 Desember 2025

Praperadilan Kembali Aktifkan Status Tersangka Muda Mahendrawan dan Uray Wisata; Kuasa Hukum Tetap Tegaskan Kasus Sudah Damai dan Laporkan Saksi

Editor

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Penanganan kasus dugaan penipuan proyek pipa PDAM Kubu Raya senilai Rp2,58 miliar memasuki babak baru yang krusial. Pasca keluarnya putusan hukum terbaru, status hukum mantan Bupati Kubu…

Pontianak Rabu 10 Desember 2025

Jampidum Setujui Restorative Justice Perkara Lakalantas Maut di Sambas

Editor

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI resmi menyetujui permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau Restorative Justice (RJ) yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri…

Pontianak Jumat 5 Desember 2025

Songsong KUHP Baru, Kajati Kalbar Perintahkan Kejari Segera Terapkan Pidana Kerja Sosial

admin

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat, Emilwan Ridwan, menginstruksikan seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayahnya untuk segera bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menerapkan sanksi pidana kerja sosial….

Kayong Utara Kamis 4 Desember 2025

Tinggalkan Warisan Kolonial, Kalbar Siap Terapkan ‘Kerja Sosial’ Gantikan Penjara bagi Pelaku Pidana Ringan

Tim Editor

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Wajah penegakan hukum di Kalimantan Barat bersiap memasuki era baru yang lebih manusiawi. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU)…

Pontianak Kamis 4 Desember 2025

Jamkrindo-Kejagung Berkolaborasi: Pelaku Pidana Kerja Sosial Dididik Jadi Wirausaha

admin

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) di Kalimantan Barat kini memasuki babak baru. Tidak hanya berfokus pada pemulihan hubungan sosial, para pelaku pidana kerja sosial kini juga dibekali…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.