Faktakalbar.id, NASIONAL – Klaim Partai Golkar bahwa tingginya gelombang penolakan publik terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD hanya didasari oleh “bayangan ketakutan masa Orde Baru” seolah mengabaikan realitas data di lapangan.
Hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA justru mengungkap fakta penolakan yang bersifat sistemik dan masif, bukan sekadar trauma sejarah.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, pada Kamis (8/1/2026), berargumen bahwa publik hanya khawatir partisipasi mereka dinihilkan seperti era lampau.
“Mungkin yang dibayangkan publik adalah desain pilkada model Orde Baru. Kalaupun nanti ada perubahan desain, kita akan melibatkan semaksimal mungkin partisipasi publik,” dalih Sarmuji.
Baca Juga: Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, GMNI Pontianak: Ini Pengkhianatan Kedaulatan Rakyat!
Namun, narasi “sekadar salah bayang” ini berbenturan keras dengan temuan statistik.
Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, memaparkan data bahwa resistensi publik mencapai angka mutlak 66,1 persen.
Penolakan ini tidak terkotak pada trauma generasi tua yang pernah hidup di zaman Orba, melainkan justru meledak di kalangan pemilih muda yang tidak bersentuhan langsung dengan era tersebut.
Gen Z Paling Kritis
Data menunjukkan Generasi Z (Gen Z) menjadi kelompok yang paling keras melawan gagasan ini dengan tingkat penolakan mencapai 84 persen.
Angka ini jauh melampaui generasi Baby Boomer (63 persen) yang sebenarnya mengalami masa Orde Baru.
Fakta ini mengindikasikan bahwa penolakan bukan didasari nostalgia ketakutan masa lalu, melainkan kesadaran penuh generasi muda akan hak demokrasi langsung yang terancam diamputasi.
“Secara sistemik tidak hanya di sebuah generasi saja penolakan ini berlangsung, tapi di semua generasi yang ada, mayoritas menolak Pilkada DPRD,” tegas Ardian.
Penolakan Lintas Kelas
Argumen bahwa isu ini hanya dikonsumsi masyarakat perkotaan juga terpatahkan.
Survei mencatat penolakan terjadi merata di desa maupun kota, serta lintas status ekonomi.
Ironisnya, kelompok masyarakat berpendapatan tinggi justru menjadi segmen yang paling vokal menolak mekanisme pemilihan oleh wakil rakyat tersebut.
Wacana mengembalikan mandat pemilihan ke DPRD ini terus bergulir di tengah sorotan publik, meski data menunjukkan mayoritas rakyat menghendaki pemimpinnya dipilih langsung, bukan melalui perantara parlemen.
Baca Juga: Wacana Pilkada via DPRD Menguat, KPK Ingatkan Risiko Korupsi Akibat Biaya Politik Mahal
(*Mira)
