Faktakalbar.id, NASIONAL – Seorang mahasiswa Universitas Terbuka (UT) bernama Leonardus S.E.O. mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
Ia menggugat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang ia nilai belum menjamin kesetaraan bagi mahasiswa PJJ.
Leonardus merasa aturan saat ini memicu diskriminasi terhadap lulusan PJJ, terutama dalam dunia kerja dan standar mutu pendidikan.
Ia menilai UU Pendidikan Tinggi tersebut menghalangi hak mahasiswa untuk mendapatkan pengakuan yang setara dengan lulusan pendidikan konvensional (tatap muka).
Dalil Gugatan di Mahkamah Konstitusi
Dalam persidangan, pemohon membeberkan kerugian konstitusional yang ia alami akibat berlakunya pasal tersebut.
Ia memandang bahwa rumusan PJJ dalam UU Pendidikan Tinggi tidak memberikan kepastian hukum mengenai kualitas lulusan.
Dikutip dari persidangan di MK, Leonardus menegaskan keberatannya terhadap pandangan publik dan instansi terhadap mahasiswa PJJ.
“Bahwa dalam prakteknya, mahasiswa PJJ sering kali dipandang sebelah mata dan kualitas lulusannya diragukan dibandingkan dengan lulusan pendidikan konvensional,” katanya.
Ia menyatakan bahwa kondisi ini merugikan mahasiswa UT dan mahasiswa PJJ lainnya di Indonesia, termasuk ribuan mahasiswa yang menempuh pendidikan serupa.
Menuntut Kesetaraan Kualitas
Leonardus menuntut agar MK memberikan tafsir yang menjamin kualitas PJJ harus setara dengan pendidikan konvensional.
Ia menekankan bahwa negara wajib menyediakan infrastruktur dan standar penilaian yang sama agar tidak ada lagi diskriminasi dalam rekrutmen tenaga kerja.
Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 31 UU Pendidikan Tinggi bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai sebagai kewajiban negara untuk menjamin kesetaraan mutu.
Baca Juga: 10 Program Studi dengan Daya Tampung Terbesar di Universitas Tanjungpura Jalur SNBT 2025
Saat ini, perkara tersebut tengah memasuki tahap pemeriksaan pendahuluan oleh majelis hakim MK.
Jika gugatan ini berhasil, pemerintah harus memperketat standarisasi PJJ secara nasional guna memastikan semua lulusan memiliki daya saing dan pengakuan hukum yang sama.
(*Sari)
