Penegakan Hukum Belum Sensitif Gender
Masalah kebijakan tidak hanya berhenti pada naskah undang-undang. Penegakan hukum di lapangan juga menjadi tantangan serius.
KBGO merupakan kejahatan berbasis teknologi yang menuntut kemampuan khusus dalam pengumpulan bukti digital. Sayangnya, kapasitas aparat dalam menangani bukti elektronik belum merata.
Selain itu, proses hukum sering kali berjalan lambat dan tidak sensitif gender. Korban kerap menerima pertanyaan yang menyudutkan.
Minimnya pendampingan membuat banyak korban memutuskan untuk menghentikan laporan di tengah jalan. Hal ini menunjukkan bahwa negara belum berhasil menerjemahkan kebijakan menjadi perlindungan nyata.
Fokus Pemidanaan, Abaikan Pemulihan
Kelemahan lain terlihat pada minimnya perspektif korban dalam kebijakan negara. Regulasi yang ada cenderung menitikberatkan pada aspek memenjarakan pelaku.
Sementara itu, kebutuhan krusial korban seperti pemulihan psikologis, penghapusan jejak digital, dan perlindungan identitas belum menjadi prioritas utama.
Padahal, korban KBGO menanggung dampak jangka panjang, mulai dari trauma hingga depresi.
Tanpa sistem pemulihan yang memadai, korban berisiko mengalami kekerasan berulang di ruang digital.
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan
Untuk menjawab pertanyaan mengapa kebijakan negara belum efektif menghentikan KBGO, pemerintah perlu melakukan langkah konkret.
Pertama, negara harus membentuk regulasi spesifik yang mengatur mekanisme penanganan dan perlindungan korban KBGO guna menghapus multitafsir.
Kedua, institusi kepolisian dan kejaksaan wajib meningkatkan kapasitas aparat melalui pelatihan perspektif gender dan forensik digital.
Baca Juga: Mengapa Pelaku KBGO Terus Mengulang Kekerasan?
Ketiga, negara harus memperkuat sistem pemulihan korban yang mencakup bantuan hukum dan psikologis.
Pemerintah harus hadir secara utuh untuk memastikan ruang digital menjadi tempat yang aman bagi seluruh warga negara, bukan sekadar menjadi pembuat aturan yang kaku.
(*Sari)
