Faktakalbar.id, NASIONAL – Ekosistem pasar modal Indonesia kembali terguncang.
Dugaan raibnya dana investasi milik seorang nasabah PT Mirae Asset Sekuritas dengan nilai fantastis, yakni Rp 71 miliar, menjadi alarm keras bagi keamanan dana investor ritel di Tanah Air.
Kasus ini sekaligus menjadi ujian berat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam membuktikan taringnya sebagai pengawas dan pelindung konsumen.
Hingga Senin (8/12/2025), belum ada kepastian hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya dana tersebut.
Baca Juga: OJK Dampingi Pemkab Kubu Raya Kuatkan Peran BUMDes Sebagai Agen Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa kasus ini masih dalam tahap pemeriksaan oleh BEI dan belum mencapai kesimpulan yang konklusif.
“Sedang diperiksa sama teman-teman pasar modal (BEI). Kita ada di perlindungan konsumen juga masuk. Nanti dikabari, karena belum konklusif,” ujar Friderica normatif.
Celah Keamanan atau Kelalaian?
Lambatnya pengungkapan kasus ini memicu spekulasi di kalangan pelaku pasar.
Publik mempertanyakan bagaimana dana sebesar Rp 71 miliar bisa berpindah tangan atau lenyap dari Rekening Dana Nasabah (RDN) tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan dini (early warning system) yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan sekuritas maupun regulator.
OJK menyebut adanya indikasi penelusuran terkait akses keamanan pribadi, seperti kode One-Time Password (OTP).
Narasi ini seringkali menjadi “tameng” yang mengarahkan kesalahan pada kelalaian nasabah.
Namun, dalam kasus dengan nominal jumbo ini, validasi transaksi dan protokol keamanan siber penyedia jasa keuangan patut diuji.
Apakah sistem verifikasi sekuritas sudah cukup berlapis untuk mencegah transaksi mencurigakan dalam jumlah besar, ataukah ada celah fraud yang dimanfaatkan pihak internal maupun eksternal?
Reputasi Pasar Modal Dipertaruhkan
Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Kristian Manullang, menyebut pihaknya tengah menganalisis transaksi dan mutasi efek.
Namun, analisis teknis saja tidak cukup.
Insiden ini berpotensi menggerus kepercayaan investor ritel yang menjadi tulang punggung pertumbuhan pasar modal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Jika regulator gagal mengusut tuntas aliran dana ini secara transparan apakah murni cyber crime, kelalaian nasabah, atau ada keterlibatan “orang dalam” maka kredibilitas pasar modal Indonesia sebagai tempat investasi yang aman akan tercoreng.
OJK dan BEI didesak untuk tidak hanya berlindung di balik prosedur pemeriksaan, melainkan segera memberikan transparansi hasil audit forensik kepada publik demi kepastian hukum dan perlindungan investor.
Baca Juga: OJK: Utang Pinjol Warga RI Tembus Rp 90,99 Triliun, Kredit Macet Naik
(*Mira)
