Faktakalbar.id, NASIONAL – Gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada Agustus 2018 lalu menyebabkan dampak besar, termasuk jatuhnya korban jiwa serta kerusakan parah pada infrastruktur. Bencana ini tidak hanya menghantam fisik wilayah, tetapi juga memengaruhi penghidupan dan perekonomian masyarakat setempat.
Menanggapi hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan pentingnya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo, menyatakan bahwa ketahanan masyarakat harus menjadi prioritas bersama.
“Peran seluruh pentaheliks menjadi sangat penting karena penanggulangan bencana adalah urusan semua pihak,” ujar Pangarso dalam Talkshow Peran Lembaga Usaha dalam Pembelajaran Gempa Lombok yang digelar di Kantor Gubernur NTB pada Minggu (27/4).
Baca Juga: Tinggi Risiko Bencana di NTB, BNPB Bangun Gedung Pusat Pengendalian Operasi di Empat Titik
Ia juga menekankan bahwa peran dunia usaha dalam penanggulangan bencana sangat vital, terutama melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang kini sudah mulai menyentuh fase pra-bencana.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi, turut menegaskan pentingnya perencanaan yang baik dan pendataan kekuatan yang dimiliki masyarakat, termasuk dunia usaha. “Kita harus mulai menginventaris kekuatan kita, mulai dari SDM, logistik, dan peralatan, serta mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan tepat,” kata Prasinta.
Ia menambahkan, “Mitigasi dan kesiapsiagaan adalah investasi yang lebih terjangkau dibandingkan dengan kerugian saat bencana terjadi.” Prasinta juga menggarisbawahi perlunya sinergi antara dunia usaha dan sektor lainnya dalam menyusun dokumen rencana kontinjensi bersama.
Acara talkshow ini melibatkan berbagai perwakilan dari dunia usaha seperti United Tractors, ASTRA, Bank Danamon, PLN, dan Pertamina yang aktif berkontribusi dalam fase pra hingga pascabencana. Dunia usaha bukan hanya sebagai penyumbang bantuan, tetapi juga pihak yang terdampak bencana, sehingga pelatihan dan peningkatan kapasitas menjadi penting.
“Dengan kapasitas yang baik, dunia usaha tidak hanya melindungi aset dan karyawannya, tapi juga membantu mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial,” ujar Pangarso.
