“Kalau berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu potensi hematnya, hitungan kami itu 10-15 persen daripada volume,” kata dia.
Pemerintah mengambil kebijakan pengetatan ini untuk memastikan distribusi energi negara tidak lagi dinikmati oleh kelompok masyarakat dengan status ekonomi mampu.
Selain sektor bahan bakar cair, pemerintah pusat juga sedang menyiapkan proses transformasi pada mekanisme penyaluran subsidi elpiji ukuran tiga kilogram.
Transformasi kebijakan peredaran gas tersebut akan diubah dari skema awal berbasis komoditas menjadi skema subsidi langsung berbasis penerima manfaat.
Penyaluran gas elpiji ke depannya akan mengacu secara ketat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Kalau elpiji 3 kg itu transformasi ke subsidi yang berbasis orang, dengan data tadi P3KE dan DTKS, itu juga ada satu penghematan,” ujar Satya.
Pemerintah juga berkomitmen kuat untuk melakukan efisiensi konsumsi energi melalui upaya percepatan elektrifikasi kendaraan dan pengembangan sarana transportasi publik.
Langkah audit energi bagi berbagai sektor industri berskala besar juga akan diterapkan sebagai bagian dari program penghematan secara menyeluruh.
Pada sisi pasokan, negara terus mendorong optimalisasi pemenuhan kebutuhan pasar domestik untuk komoditas batu bara dan gas bagi fasilitas pembangkit listrik.
Peningkatan program mandatori campuran biodiesel hingga batas lima puluh persen juga menjadi strategi andalan pemerintah untuk menekan volume impor solar.
Rangkaian kebijakan krusial ini dinilai sangat penting untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi beban negara di tengah fluktuasi harga global.
(*Red)
