3 tahun Proliga dan AVC 2026 Kalbar, Dugaan Menguras Anggaran Daerah hingga Dana Ilegal

Sejumlah pejabat tinggi dan tamu kehormatan saat menghadiri seremoni pembukaan turnamen AVC Men’s Volleyball Champions League 2026 di GOR Terpadu Ahmad Yani Pontianak.
Sejumlah pejabat tinggi dan tamu kehormatan saat menghadiri seremoni pembukaan turnamen AVC Men’s Volleyball Champions League 2026 di GOR Terpadu Ahmad Yani Pontianak. (Dok. HO/Faktakalbar.id)

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pelaksanaan Asian Volleyball Confederation (AVC) Men’s Volleyball Champions League 2026 di Kota Pontianak pada 13-17 Mei 2026 serta rangkaian ajang Proliga yang rutin digelar di Kalimantan Barat sejak 2024 memunculkan polemik di tengah masyarakat.

Dibalik gegap gempita event olahraga nasional dan internasional tersebut, muncul pertanyaan publik mengenai sumber pendanaan, manfaat bagi daerah, hingga dugaan adanya tekanan terhadap sejumlah pelaku usaha terkait donasi maupun sponsorship.

Baca Juga: Adanya Aliran Dana Dari Tambang Ilegal? LI BAPAN Kalbar Minta Kemenpora Audit Proliga 2024 – 2026

Sorotan masyarakat mengarah pada besarnya anggaran penyelenggaraan event yang dinilai tidak sebanding dengan pembinaan atlet lokal di Kalimantan Barat. Sejumlah warga mempertanyakan orientasi pembangunan olahraga di daerah yang dianggap lebih fokus menggelar turnamen besar dan mewah dibanding membina potensi atlet voli daerah.

“Kenapa anggaran sebesar itu tidak dipakai membina potensi tim voli Kalbar? Banyak atlet lokal yang justru tidak diperhatikan,” ujar salah seorang pencinta olah raga voli, Andri.

Selain itu, publik juga mempertanyakan manfaat langsung dari pelaksanaan event-event volly tersebut terhadap daerah. Terlebih, muncul anggapan bahwa penyelenggaraan event proliga dan AVC internasional tersebut turut menggunakan dana daerah maupun dukungan dalam bentuk lain,seperti fasilitas.

Suasana pertandingan kompetisi bola voli tingkat Asia yang berlangsung di GOR Terpadu Ahmad Yani.
Suasana pertandingan kompetisi bola voli tingkat Asia yang berlangsung di GOR Terpadu Ahmad Yani. (Dok. HO/Faktakalbar.id)

Dari informasi yang dihimpun Fakta Kalbar, beredar proposal donasi ataupun sponsorship dengan nominal yang telah ditentukan kepada sejumlah kepala instansi di Kalimantan Barat.

Menurut informasi yang dihimpun, permintaan itu kemudian diteruskan kepada vendor-vendor yang memiliki kontrak pekerjaan dengan instansi terkait dengan dalih “supaya aman”.

“Informasinya ada permintaan bantuan dana dengan angka tertentu ke beberapa instansi. Ujung-ujungnya vendor yang diminta ikut menanggung. Jadi seperti ada beban tambahan di luar pekerjaan mereka,” ujar narasumber Lili, bukan nama sebenarnya, kepada Fakta Kalbar.

“Karena sifatnya tidak tertulis, orang-orang juga takut bicara terbuka. Tapi isu soal permintaan dana ini memang ramai dibahas di internal vendor,” tambahnya.

Dalih “supaya aman” juga disebut muncul dalam dugaan adanya permintaan dana dari sejumlah pelaku bisnis ilegal di Kalimantan Barat menjelang pelaksanaan AVC. Dugaan tersebut muncul seiring maraknya operasi dan razia yang dilakukan aparat kepolisian terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI), penampung emas ilegal, hingga pedagang solar ilegal dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Juga: Pembukaan AVC Men’s Volleyball Champions League 2026 Resmi Digelar di Pontianak

Ketua Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (LI BAPAN) Kalimantan Barat, Stevanus Febya Babaro, mempertanyakan intensitas penertiban yang terjadi menjelang pelaksanaan event internasional tersebut.

“Tolong kasi saya pencerahan, kenapa secara tidak kebetulan disaat mendekati event AVC ini banyak sekali razia di berbagai sektor,” ujar Febyan.

Pernyataan itu memperpanjang daftar sorotan terhadap penyelenggaraan event voli di Kalimantan Barat. Sebelumnya, LI BAPAN Kalbar juga meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan audit terhadap penyelenggaraan Proliga 2024 hingga 2026 karena menduga adanya aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal.

Berita mengenai permintaan audit tersebut yang diunggah akun media sosial Fakta Kalbar memancing beragam reaksi dari netizen. Sebagian mendukung langkah audit dan mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran olahraga.

Akun @yxxxxxxxd menulis, “Bukan hy tambang ilegal bg.. Cari duitnya maksa kan kehendak dgn cari kesalahan orang yang kerja dilapangan.”