“Pengawasan harus dilakukan secara humanis namun tetap tegas, dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya masyarakat setempat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat Azriyal Zam menjelaskan bahwa Singkawang sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan nasional sangat rentan terhadap masuknya warga asing dengan berbagai motif kegiatan.
“Kondisi ini tentu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain juga membutuhkan pengawasan yang kuat untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah,” ujarnya.
Baca Juga: Pergerakan Penumpang Bandara Singkawang Melonjak 20 Kali Lipat Sepanjang 2025
Azriyal memaparkan bahwa forum ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan instrumen krusial untuk deteksi dini dan penanganan potensi pelanggaran keimigrasian di lapangan secara terukur.
“TIMPORA harus menjadi garda terdepan dalam membangun sistem pengawasan orang asing yang terintegrasi, cepat, dan responsif terhadap dinamika di lapangan,” kata Azriyal.
Ia menegaskan kembali pentingnya kerja sama sektoral lintas lembaga demi terwujudnya keamanan wilayah secara menyeluruh.
“Diperlukan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI, Polri, instansi teknis terkait, hingga pengelola tempat penginapan agar pengawasan berjalan optimal,” jelasnya.
Melalui rapat koordinasi yang turut dihadiri oleh jajaran intelijen TNI, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta para lurah ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi dan peningkatan pertukaran data yang responsif terhadap dinamika keberadaan orang asing di Kota Singkawang.
(*Red)
