“Harusnya dengue itu kalau dirawat dengan baik tidak akan menjadi dengue syok. Ini soal cepat atau tidaknya penanganan,” jelas Budi.
Ia bahkan membandingkan dengan penanganan di luar negeri, di mana tenaga medis sering kali belum terbiasa menghadapi kasus dengue seintensif dokter di dalam negeri.
Terkait upaya pencegahan, pemerintah hingga kini belum menetapkan vaksinasi DBD sebagai program nasional. Prioritas anggaran dan intervensi kesehatan masih difokuskan pada penyakit dengan beban kesehatan lebih besar seperti TBC. Sebagai alternatif, Kemenkes mendorong penguatan intervensi berbasis lingkungan melalui Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan perbaikan sistem sanitasi.
Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI, Heru Cahyono, mendesak pemerintah agar lebih mengedepankan langkah preventif yang melibatkan masyarakat secara luas. Ia meminta agar pemerintah tidak hanya bertumpu pada solusi vaksinasi semata dalam memitigasi risiko penularan DBD di Indonesia.
“Harus mulai dari lingkungan bersih, makanan sehat, dan edukasi masyarakat. Jangan hanya fokus ke vaksin,” kata Heru Cahyono dari Fraksi Golkar. Ia berharap edukasi yang masif dapat menurunkan risiko kematian akibat keterlambatan diagnosa di tingkat rumah tangga.
(*Red)
