Faktakalbar.id, SEKADAU – Kepolisian Sektor (Polsek) Sekadau Hulu turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap dugaan aktivitas PETI di Sekadau atau pertambangan emas tanpa izin.
Peninjauan lokasi yang berada di kawasan pedalaman Desa Nanga Biaban, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat ini dilaksanakan pada Selasa (14/4/2026) pagi sekitar pukul 09.00 WIB.
Baca Juga: Sungai Tercemar Akibat Tambang Emas Ilegal, Warga Sekadau Desak Penertiban PETI
Langkah tegas kepolisian ini merespons adanya indikasi titik operasi penambangan ilegal yang berpotensi merusak kelestarian lingkungan dan melanggar hukum.
Selain melakukan inspeksi secara menyeluruh, petugas kepolisian di lapangan turut memasang sejumlah spanduk imbauan bertuliskan “Stop PETI” di titik-titik strategis sebagai langkah peringatan dan pencegahan dini.
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sekadau AKBP Andhika Wiratama, melalui Kepala Seksi (Kasi) Hubungan Masyarakat (Humas) AKP Triyono, membeberkan bahwa kegiatan penertiban ini merupakan agenda krusial dan bagian integral dari upaya berkelanjutan kepolisian dalam menindaklanjuti aktivitas PETI di Sekadau.
“Polsek Sekadau Hulu secara rutin melakukan pemantauan di wilayah yang terindikasi aktivitas pertambangan tanpa izin, sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang berpotensi melanggar hukum,” ujar AKP Triyono membenarkan giat kepolisian tersebut.
Lebih rinci terkait temuan di lapangan, petugas berhasil mendeteksi satu titik lokasi yang diduga kuat baru saja digunakan untuk aktivitas pengerukan emas ilegal di area hulu Sungai Biaban.
Di lokasi penambangan tersebut, kepolisian menemukan dan mendata sejumlah barang bukti berupa peralatan kerja mesin tambang. Namun, pada saat penyisiran berlangsung, petugas tidak menemukan satu pun pekerja tambang dan tidak ada aktivitas operasional di area tersebut.
AKP Triyono menjelaskan bahwa jajaran Polres Sekadau senantiasa mengedepankan pendekatan humanis yang seimbang dengan ketegasan penegakan hukum di lapangan.
