sementara keuntungan besar justru dinikmati para tengkulak.
Dengan desain baru ini, pemerintah berupaya membongkar struktur lama tersebut. Koperasi desa menjadi garda depan produksi;
Kopjet menjadi pengumpul dan penyalur; dan Bulog memastikan stabilitas harga.
Zulhas mengakui memotong rantai pasok tidak mudah, tetapi ia menegaskan
“Alhamdulillah, upaya memotong rantai pasok yang panjang sudah mulai berhasil. Tahun depan kita tuntaskan.”
Ini bukan hanya perbaikan teknis. Ini adalah perubahan struktur kekuasaan ekonomi.
Menuju Suasembada Protein: Pilar Kedua Ketahanan Bangsa
Setelah sukses mengamankan produksi beras dan jagung, pemerintah mengarahkan perhatian pada sumber protein. Tahun 2026 akan dibangun:
- Tambak ikan modern,
- 500 sistem budidaya,
- 2.000 kampung nelayan,
- Pabrik pakan di 20 provinsi, termasuk Kalimantan Barat.
Selama ini harga ayam dan telur sangat dipengaruhi dua produsen pakan besar. Dengan membangun pabrik pakan daerah, ketergantungan itu diputus. Desa dapat memproduksi protein secara mandiri.
Zulhas berkata:
“Kita bangsa besar. Tidak boleh tergantung pada satu atau dua pihak saja.”
Ini adalah pesan kedaulatan yang melampaui pangan. Ia menyentuh martabat nasional.
Ekonomi Kerakyatan: Perubahan Mindset yang Tidak Mudah
Zulhas tidak menutup mata terhadap tantangan. Ia mengakui:
- Suasembada tidak mudah.
- Swasembada protein lebih sulit.
Ekonomi kerakyatan paling sulit karena berkaitan dengan mindset.
Namun ia percaya Indonesia dapat melakukannya. Ia mengajak umat Islam dan ICMI khususnya:
“Tidak mungkin umat Islam maju kalau kita tidak menyambut kebijakan ini.”
Ia menyerukan agar semua pihak bergerak bersama: di pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan. Ekonomi kerakyatan memerlukan perubahan budaya kerja, bukan sekadar perubahan anggaran.
Menjawab Tuduhan: Banjir dan Penataan Ruang
Pidato Zulhas juga menyentuh isu sensitif bencana banjir di Sumatra yang sempat dikaitkan dengan kebijakan ruang dan perizinan. Zulhas membantah tudingan tersebut dengan argumentasi geografis:
Tesonello berada di Riau, dan Riau tidak mengalami banjir saat kejadian.
Ia menegaskan tidak ada izin yang ia keluarkan di Aceh, Sumatera Utara, atau Sumatera Barat. Ia juga meluruskan bahwa kerusakan Tesonello bukan akibat izin pemerintah, tetapi perambahan besar-besaran yang sudah berlangsung puluhan tahun.
Zulhas kemudian memberikan penjelasan yang sangat penting terkait isu 1,6 juta hektare lahan yang ramai diberitakan:
“Itu bukan izin baru. Itu penataan sasar ruang, agar kampung tua, wilayah adat, dan permukiman lama memiliki kepastian hukum.”
Penjelasan ini penting agar publik tidak terjebak informasi yang menyesatkan.
Peran ICMI: Menyambut Zaman Perubahan
Menutup pidatonya, Zulhas memuji peran ICMI sebagai rumah ilmu dan etika kebangsaan. Ia menegaskan bahwa kebijakan ekonomi kerakyatan membutuhkan pemikiran, bimbingan, dan koreksi dari kalangan cendekiawan Muslim.
“Konsep pemikiran sangat diperlukan untuk menuju Indonesia yang kita cita-citakan Indonesia yang maju, adil, dan bermartabat.”
Itulah refleksi yang menjadi inti Silaknas 2025. Sebuah seruan agar ICMI tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi pusat penyemaian peradaban ilmu dan keadilan sosial.
Penutup: Masa Depan Indonesia Dimulai dari Desa
Pidato Zulhas di Silaknas ICMI 2025 menegaskan satu hal yang selalu kita lupakan dalam hiruk-pikuk politik nasional:
bahwa masa depan Indonesia tidak dibangun di gedung-gedung tinggi Jakarta, tetapi di tanah desa, di ladang petani, di tambak nelayan, di kandang peternak, dan pada koperasi kecil yang baru belajar percaya diri.
Di sanalah ekonomi kerakyatan menemukan napasnya.
Di sanalah Indonesia menemukan kembali jati dirinya.
Dan di sanalah, seperti dikatakan Zulhas, kita memulai sebuah peradaban baru—peradaban yang tumbuh dari desa, ditopang oleh rakyat, dan dipandu oleh cendekiawan.
Karena ekonomi kerakyatan bukan sekadar program, tetapi pilihan sejarah.
Dan sejarah bangsa ini, seperti selalu, dimulai dari desa.
Oleh: Prof. Gusti Hardiansyah
Guru Besar Universitas Tanjungpura — Ketua ICMI Kalimantan Barat
