Faktakalbar.id, SANGGAU – Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, memastikan ketersediaan stok beras di wilayahnya dalam kondisi aman untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Penegasan ini disampaikannya usai meninjau langsung gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) di Sanggau, Rabu (8/10/2025).
Baca Juga: Pemantauan Distributor, Pemkab Sambas Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Menurut Bupati, cadangan beras yang tersimpan di gudang Bulog saat ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam beberapa waktu ke depan.
“Stok beras kita saat ini sekitar 500 ton, dan dalam waktu dekat juga akan ada tambahan 100 hingga 200 ton lagi. Artinya, kesiapan Bulog dalam mengantisipasi kekurangan pangan cukup baik,” kata Ontot.
Ia menambahkan, mekanisme distribusi dan pelaporan yang diterapkan Bulog bertujuan untuk memantau ketersediaan stok beras secara real-time.
Sistem ini mempermudah pemerintah daerah untuk segera mengajukan permintaan tambahan ke pusat jika stok terpantau menipis.
“Kalau kurang, kita minta tambahan. Kalau cukup, kita distribusikan sesuai mekanisme,” ujarnya.
Untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau berencana akan menggelar operasi pasar.
Langkah ini menjadi agenda rutin setiap akhir tahun untuk menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
“Kita lakukan operasi pasar untuk menjaga keseimbangan harga, terutama menghadapi dua siklus besar, Natal dan Tahun Baru. Biasanya juga kita siapkan kebutuhan daging dari provinsi,” jelas Ontot.
Selain itu, pemantauan berkala juga terus dilakukan dengan melibatkan jajaran camat. Fokus utama pemantauan adalah pasar-pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pasar tradisional menjadi fokus pemantauan kita. Camat diminta melaporkan stok dan harga setiap minggu, sehingga jika ada kelangkaan, kita bisa bergerak cepat,” tegasnya.
Baca Juga: Satgas Pangan Pantau Harga dan Ketersediaan di Pasar Dahlia
Menanggapi adanya kelangkaan beberapa produk di ritel modern, Ontot menjelaskan bahwa hal tersebut terkait sistem distribusi internal perusahaan dan berada di luar kewenangan langsung Pemkab.
“Kalau di ritel modern, itu sudah sistem distribusi mereka sendiri. Pemerintah fokus pada pasar umum,” pungkasnya.
(Ariya)
