PONTIANAK- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos, M.Si, menghadiri acara Diseminasi Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat, Kamis (31/10).
Pada kesempatan tersebut Bari menjelaskan bahwa dirinya sudah hampir sepuluh tahun dalam mengurus Aset. “Begitu juga dengan Bapak/Ibu sekalian tentunya begitu banyak paradigma, resiko dan permasalahan yang dialami.
Dirinya meminta agar para pengurus aset ini harus dihargai, tidak seperti dulu dimana yang mengurus Aset agak sedikit terabaikan dan berkinerja rendah. “Saya meminta agar adanya penghargaan untuk pengurus aset”, tegas Bari.
Ia juga menyebutkan, kadangkala pengurus aset kurang memiliki pengetahuan, sehingga saat melihat data laporan keuangan suatu daerah ada yang membengkak nilai asetnya.
“Hal ini dikarenakan misinformasi yang mana dalam pengelolaan aset yang membeli (pengadaan) orang lain dan yang mencatat juga orang lain dan yang melaporkan juga orang lain dan resiko yang mengelola lebih besar”, tukasnya.
Dirinya menegaskan bahwa ketika berbicara tentang Optimalisasi aset, harus dilakukan identifikasi yang matang. “Jadi setelah diidentifikasi, kemudian selanjutnya dilakukan penilaian terhadap aset BMD tersebut”, tuturnya.
Kemudian, ia juga meminta kemudahan untuk legalisasi penilaian Pemerintah Daerah yang selama ini telah dilakukan kerjasama dengan DJKN. “Jadi, saya berharap ke depannya, Pemda juga bisa diberikan wewenang untuk melakukan penilaian suatu aset. Saya berharap dengan adanya Diseminasi Optimalisasi Pengelolaan BMD ini kita betul-betul dapat mengeluarkan ide – ide dan silahkan bertanya dengan narasumber – narasumber yang ahli ini dari DJKN tentang bagaimana kita memperlakukan aset sehingga menjadi lebih baik”, ujarnya.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
