Walhi Tolak Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Ingatkan Risiko Keselamatan Satwa
WALHI menolak wacana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo. Risiko adaptasi dan keselamatan satwa menjadi sorotan.
Faktakalbar.id - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan penolakan terhadap wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
WALHI menilai rencana pemindahan tersebut berpotensi menimbulkan ancaman baru bagi kelangsungan hidup satwa yang terancam punah itu. Organisasi lingkungan tersebut mengingatkan bahwa proses translokasi atau pemindahan satwa liar tidak dapat dilakukan tanpa kajian ilmiah yang menyeluruh.
Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma'rufah, mengatakan keputusan pemindahan badak Jawa harus menjadi kewenangan pemerintah melalui kementerian terkait. Kebijakan tersebut juga harus didasarkan pada penelitian ilmiah, transparansi, serta pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
WALHI Soroti Risiko Adaptasi di Habitat Baru
WALHI menilai pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo perlu mempertimbangkan berbagai aspek ekologis. Salah satunya adalah kesesuaian kondisi lingkungan dan kemampuan satwa untuk beradaptasi dengan habitat baru.
Menurut Umi, pemerintah perlu mengkaji ketersediaan pakan, sumber air, kondisi ekosistem, daya dukung lingkungan, hingga potensi konflik dengan satwa yang lebih dahulu menghuni kawasan Alas Purwo.
Beberapa satwa yang perlu menjadi perhatian di antaranya banteng Jawa dan macan tutul Jawa. Kehadiran badak Jawa di kawasan tersebut harus dipastikan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem maupun mengancam keberlangsungan spesies lain.
WALHI juga mengingatkan pengalaman pemindahan badak bernama Mustofa yang dilaporkan meninggal tiga hari setelah dipindahkan, meskipun proses tersebut masih berlangsung di dalam kawasan Ujung Kulon.
Peristiwa itu dinilai menjadi pengingat bahwa pemindahan badak Jawa memiliki risiko terhadap keselamatan satwa. Terlebih, karakteristik lingkungan Alas Purwo disebut berbeda dengan habitat lembap yang disukai badak Jawa.
Ancaman Tsunami Dinilai Perlu Dikaji Secara Menyeluruh
Wacana pemindahan badak Jawa sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi sekaligus Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, Hashim Djojohadikusumo.
Gagasan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran terhadap potensi bencana alam, terutama tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau, yang dapat mengancam habitat badak Jawa di Ujung Kulon.
Namun, WALHI menilai potensi bencana tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan untuk memindahkan satwa dari habitat aslinya. Pemerintah perlu terlebih dahulu menyampaikan kajian risiko secara komprehensif, mulai dari kemungkinan terjadinya bencana, tingkat ancaman, dampak terhadap populasi, hingga langkah mitigasi yang dapat dilakukan.
Organisasi tersebut juga meminta pemerintah menjelaskan mengapa perlindungan dan upaya mitigasi di habitat asal tidak lagi dianggap memadai.
WALHI berpandangan bahwa penguatan patroli, perlindungan habitat, pemantauan populasi, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana seharusnya menjadi prioritas sebelum mempertimbangkan pemindahan.
Pemerintah Belum Akan Memindahkan Badak Jawa Tanpa Kajian
Menanggapi wacana tersebut, pemerintah menegaskan bahwa pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo belum akan dilakukan sebelum tersedia kajian ilmiah yang membuktikan kesiapan kawasan tujuan.
Badan Komunikasi Pemerintah menyampaikan bahwa sejumlah persyaratan harus dipenuhi, termasuk ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, sumber air, kubangan, ruang jelajah, serta jaminan keamanan habitat.
Alas Purwo saat ini masih dipandang sebagai kawasan potensial yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kemungkinan persaingan sumber daya dan konflik dengan satwa lain maupun masyarakat sekitar.
Selama proses kajian berlangsung, perlindungan dan patroli di Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi prioritas. Keputusan teknis mengenai kemungkinan pemindahan sepenuhnya berada dalam kewenangan Kementerian Kehutanan berdasarkan rekomendasi para ahli.
Dengan demikian, wacana pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo masih membutuhkan kajian dan belum menjadi keputusan final. Keselamatan satwa serta keberlanjutan populasinya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan langkah konservasi berikutnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.