faktakalbar

Kapolri Terbitkan Perpol Baru, Sidang Etik Anggota Polri Kini Bisa Digelar Daring

Kapolri menerbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Sidang etik anggota Polri kini bisa digelar daring dengan persetujuan Ketua KKEP.

Penulis: Clara Thursday, 19 November 2026 📖 2 menit
Kapolri Terbitkan Perpol Baru, Sidang Etik Anggota Polri Kini Bisa Digelar Daring
Kapolri menerbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Sidang etik anggota Polri kini bisa digelar daring dengan persetujuan Ketua KKEP. (dok.ist)

Faktakalbar.id - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Melalui Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026, anggota yang menjalani sidang etik kini dapat mengikuti persidangan secara langsung maupun melalui media elektronik.

Peraturan tersebut ditetapkan dan ditandatangani pada Senin, 16 November 2026. Regulasi ini sekaligus menjadi perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan, perubahan aturan tersebut memberikan pilihan mekanisme kehadiran bagi terduga pelanggar dalam persidangan etik.

Menurutnya, sidang dapat diikuti secara daring, misalnya melalui aplikasi konferensi video seperti Zoom, apabila terduga pelanggar tidak dapat hadir secara langsung. Namun, pelaksanaan mekanisme tersebut harus memperoleh persetujuan Ketua KKEP.

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 Ubah Aturan Kehadiran Sidang Etik

Salah satu ketentuan yang mengalami perubahan terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

Dalam aturan sebelumnya, terduga pelanggar diwajibkan menghadiri sidang KKEP secara langsung. Ketentuan tersebut kini diperbarui dengan memberikan pilihan kehadiran melalui media elektronik.

Dengan perubahan ini, persidangan etik tetap mewajibkan kehadiran terduga pelanggar, tetapi tidak lagi terbatas pada kehadiran fisik di ruang sidang.

Meski demikian, penggunaan media elektronik bukan keputusan sepihak dari terduga pelanggar. Persetujuan Ketua KKEP tetap menjadi syarat agar persidangan dapat dilaksanakan secara daring.

Aturan Baru Juga Mengubah Susunan Majelis KKEP

Selain mekanisme kehadiran, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 turut mengatur perubahan mengenai susunan anggota majelis sidang KKEP.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 42 ayat (3), yang mengatur kualifikasi pangkat anggota majelis. Dalam aturan terbaru, anggota majelis dapat berasal dari personel dengan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dibandingkan pangkat terduga pelanggar.

Perubahan tersebut memberikan ruang bagi personel yang memiliki pangkat satu hingga dua tingkat di bawah terduga pelanggar untuk menjadi anggota majelis sidang etik.

Polri menyebut mekanisme ini akan digunakan dalam pelaksanaan sidang etik terhadap seorang jenderal polisi berinisial LSP yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal.

Berkaitan dengan Sidang Etik Kasus Dugaan Penyadapan

Penerbitan aturan baru tersebut juga berkaitan dengan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kasus tersebut, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EHS, dan SU sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.

Sejumlah tersangka telah menjalani sidang etik. Pada 10 November 2026, sidang KKEP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap AS. Sementara itu, pada 17 November 2026, EHS juga dijatuhi sanksi serupa.

Keduanya diketahui mengajukan banding atas putusan tersebut.

Adapun sidang etik terhadap LSP dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya. Polri menyatakan mekanisme persidangan dan susunan majelis akan mengikuti ketentuan terbaru dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

Polri Siapkan Mekanisme Persidangan Sesuai Aturan Baru

Dengan diterbitkannya Perpol Nomor 4 Tahun 2026, mekanisme pelaksanaan sidang etik anggota Polri mengalami penyesuaian, baik dari sisi kehadiran terduga pelanggar maupun susunan majelis pemeriksa.

Polri menyatakan ketentuan tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan sidang KKEP berikutnya, termasuk terhadap personel yang sedang menjalani proses pemeriksaan etik.

Sementara itu, pelaksanaan sidang secara daring tetap harus mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut, terutama terkait persetujuan Ketua KKEP.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK