faktakalbar

Koalisi Buruh Apresiasi DPR atas Pengesahan UU Ketenagakerjaan

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia mengapresiasi DPR atas pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dan berharap komunikasi terus terjalin.

Penulis: Clara Thursday, 19 November 2026 📖 2 menit
Koalisi Buruh Apresiasi DPR atas Pengesahan UU Ketenagakerjaan
Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia mengapresiasi DPR atas pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dan berharap komunikasi terus terjalin. (dok.ist)

Faktakalbar.id - Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR RI atas disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Apresiasi tersebut disampaikan secara langsung dalam audiensi bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Pertemuan tersebut diterima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama sejumlah pimpinan DPR lainnya, yakni Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Dalam kesempatan itu, perwakilan buruh menyampaikan terima kasih sekaligus memberikan masukan terkait pelaksanaan regulasi baru tersebut.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, yang mewakili koalisi, menilai proses penyusunan UU Pelindungan Ketenagakerjaan berlangsung secara terbuka dan komunikatif.

Menurutnya, komunikasi antara DPR dan kelompok buruh selama pembahasan undang-undang menjadi bagian penting dalam memperjuangkan aspirasi pekerja.

DPR Ajak Buruh Fokus pada Perlindungan Pekerja

Menanggapi apresiasi tersebut, Sufmi Dasco Ahmad mengajak Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia untuk tetap berfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.

Ia juga mengingatkan agar kelompok buruh tidak mudah terpengaruh oleh berbagai narasi yang berkembang di media sosial. Menurut Dasco, hal yang lebih penting adalah memastikan hak-hak pekerja terlindungi serta melakukan pendampingan apabila muncul persoalan ketenagakerjaan.

Dasco menegaskan bahwa DPR akan terus membuka komunikasi dengan pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan sekaligus menjaga kondisi perekonomian nasional.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Berlaku

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebelumnya disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Putusan MK tersebut antara lain meminta agar pengaturan mengenai ketenagakerjaan dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan kemudian resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026. Dengan berlakunya aturan tersebut, pengawalan terhadap pelaksanaannya menjadi perhatian penting, termasuk melalui komunikasi antara pemerintah, DPR, pengusaha, dan organisasi pekerja.

Melalui pertemuan ini, koalisi buruh dan pimpinan DPR diharapkan dapat terus menjaga komunikasi agar aspirasi pekerja tetap tersampaikan serta persoalan ketenagakerjaan dapat ditangani melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK