Pemerintah Siapkan Anggaran Rp90,85 Triliun untuk Masa Depan Guru
Pemerintah mengalokasikan Rp90,85 triliun untuk tunjangan guru pada 2026. Simak pembagian anggaran bagi guru ASN dan non-ASN.
Faktakalbar.id - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalokasikan anggaran sebesar Rp90,85 triliun untuk penyaluran berbagai tunjangan guru sepanjang 2026. Anggaran tersebut ditujukan bagi tenaga pendidik berstatus aparatur sipil negara (ASN) daerah maupun non-ASN di seluruh Indonesia.
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Temu Ismail, menjelaskan bahwa anggaran tersebut terdiri atas Rp70,64 triliun untuk sekitar 1,7 juta guru ASN daerah dan Rp20,21 triliun bagi 916.075 guru non-ASN.
Informasi tersebut disampaikan dalam Taklimat Media Capaian Program Prioritas Ditjen GTK Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rincian Tunjangan Guru ASN dan Non-ASN
Temu menjelaskan, anggaran untuk guru ASN daerah mencakup tunjangan profesi, tunjangan khusus, serta tambahan penghasilan.
Sementara itu, guru non-ASN memperoleh alokasi tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Penyaluran berbagai tunjangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan tenaga pendidik.
Pada 2026, pemerintah juga menerapkan perubahan mekanisme pencairan tunjangan bagi guru non-ASN.
Jika sebelumnya pembayaran dilakukan setiap tiga bulan atau per triwulan, mulai tahun ini penyalurannya dilakukan setiap bulan. Perubahan tersebut diharapkan dapat membuat penerimaan tunjangan lebih teratur.
Jumlah Guru Bersertifikat Terus Bertambah
Peningkatan kebutuhan anggaran tunjangan guru turut dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah pendidik yang telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan memperoleh sertifikat pendidik.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa meningkatnya total anggaran bukan berarti nominal tunjangan yang diterima setiap guru mengalami kenaikan.
Menurutnya, pertumbuhan anggaran lebih disebabkan oleh bertambahnya jumlah guru yang memenuhi persyaratan untuk menerima tunjangan setelah menyelesaikan program PPG Guru Tertentu.
Data Ditjen GTK menunjukkan jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik mencapai sekitar 2,8 juta orang atau kurang lebih 93 persen dari total guru nasional.
Capaian tersebut merupakan hasil percepatan program sertifikasi melalui PPG yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah Dorong Peningkatan Kompetensi Guru
Selain memberikan dukungan melalui tunjangan, Kemendikdasmen juga terus mendorong peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga pendidik.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik (PKA) bagi guru yang belum memenuhi standar pendidikan minimal S-1 atau D-4.
Pada 2026, program tersebut menyediakan kuota bagi lebih dari 100 ribu guru melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Nunuk menegaskan bahwa program prioritas Ditjen GTK tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya di ruang kelas.
Pemerintah berharap dukungan anggaran, peningkatan kualifikasi, serta penguatan kompetensi dapat berjalan beriringan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.