Menko Yusril Sebut Dugaan Penyadapan Presiden Mengarah pada Upaya Makar
Yusril menyebut penyidikan dugaan penyadapan Presiden Prabowo berkembang ke arah dugaan makar. Gelar perkara dijadwalkan 19 November 2026.
Faktakalbar.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai mengarah pada dugaan tindak pidana makar.
Yusril mengatakan, keterkaitan antara dugaan penyadapan dan dugaan makar semakin terlihat setelah penyidik menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Perkembangan tersebut akan dibahas lebih lanjut melalui gelar perkara yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (19/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan Yusril kepada awak media di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Ia menjelaskan bahwa gelar perkara diperlukan untuk mengungkap hubungan antara pihak-pihak yang terlibat serta keterkaitan kedua dugaan tindak pidana tersebut.
Menurut Yusril, forum tersebut akan memberikan ruang bagi penyidik, ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan masing-masing. Dengan demikian, penanganan perkara diharapkan berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.
Gelar Perkara Bisa Berujung Penambahan Pasal
Yusril menjelaskan bahwa hasil gelar perkara dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Salah satu kemungkinan yang dibahas adalah penambahan pasal dugaan makar terhadap tersangka yang sudah ada.
Selain itu, penyidik juga dapat menetapkan tersangka baru apabila ditemukan bukti yang cukup.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa penerbitan SPDP tidak otomatis membuat seseorang berstatus tersangka. Penetapan tersangka tetap harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan hukum.
Ia menekankan bahwa seluruh proses harus mengacu pada bukti yang diperoleh penyidik, bukan sekadar dugaan atau asumsi.
Penyidik Temukan Upaya Penghapusan Data
Dalam perkembangan penyidikan, Yusril mengungkapkan bahwa aparat menemukan adanya upaya penghapusan sebagian data dari komputer yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Namun, sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak-pihak terkait telah berhasil disita. Bukti elektronik itu kini masih didalami untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Yusril menyebut penyidik perlu menelusuri secara menyeluruh tujuan di balik dugaan penyadapan, termasuk kemungkinan adanya pihak yang merencanakan, melaksanakan, maupun berada di belakang aktivitas tersebut.
Ia juga tidak menutup kemungkinan penyidikan berkembang ke luar lingkungan internal Kepolisian, termasuk apabila ditemukan bukti yang mengarah kepada pihak dari kalangan politik maupun birokrasi pemerintahan.
Yusril Minta Motif dan Tujuan Penyadapan Diungkap
Yusril menjelaskan bahwa dalam kerangka KUHP Nasional, dugaan tindak pidana makar perlu dilihat dari keseluruhan rangkaian perbuatan, mulai dari pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan.
Karena itu, penyidik perlu mendalami motif serta tujuan di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden. Beberapa kemungkinan yang disebut Yusril untuk ditelusuri antara lain niat membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas kepala negara, hingga memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia juga menilai penting untuk mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual yang berada di balik peristiwa tersebut.
Kasus Penyadapan Masih dalam Proses Penyidikan
Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Dalam perkembangan sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga perwira tinggi Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, intersepsi, serta penghapusan data elektronik.
Penyidik masih mendalami keterlibatan masing-masing pihak dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap keseluruhan peristiwa.
Dengan adanya gelar perkara, penyidikan diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai hubungan antara dugaan penyadapan ilegal dan dugaan tindak pidana makar. Namun, penetapan pasal maupun tersangka baru tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan kecukupan alat bukti.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.