Pasal Penyadapan dalam KUHAP Digugat ke Mahkamah Konstitusi
Pasal penyadapan dalam KUHAP digugat ke MK. Empat pemohon meminta penyadapan oleh penyidik wajib mendapat izin pengadilan.
Faktakalbar.id - Ketentuan mengenai kewenangan penyidik melakukan penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Permohonan uji materiil tersebut diajukan oleh tiga advokat dan seorang mahasiswa terhadap Pasal 136 ayat (1) KUHAP. Mereka menilai ketentuan tersebut belum mengatur batasan dan mekanisme pengawasan yang memadai dalam pelaksanaan penyadapan.
Keempat pemohon tersebut adalah Pardamean Sihombing, Eprina Manurung, Christian Adrianus Sihite, serta Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit.
Permohonan itu diperiksa dalam sidang pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026).
Pemohon Soroti Kewenangan Penyadapan Penyidik
Pasal 136 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan.
Menurut para pemohon, ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik tanpa mengatur secara jelas sejumlah persyaratan penting. Di antaranya mengenai jenis tindak pidana, ambang batas bukti, izin pengadilan, hingga jangka waktu pelaksanaan penyadapan.
Mereka juga menyoroti potensi terganggunya privasi masyarakat akibat penyadapan yang dilakukan secara rahasia.
Sebab, penyadapan terhadap satu nomor telepon tidak hanya berpotensi menangkap komunikasi pemilik nomor yang menjadi sasaran, tetapi juga orang lain yang berkomunikasi dengannya.
Dengan demikian, seseorang yang bukan tersangka sekalipun dinilai berpotensi ikut tersadap ketika berkomunikasi dengan pihak yang sedang menjadi sasaran penyadapan.
Para pemohon berpendapat bahwa kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian konstitusional, terutama berkaitan dengan hak atas privasi, kepastian hukum, dan kebebasan berkomunikasi.
Minta Penyadapan Harus Mendapat Izin Pengadilan
Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 136 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
Mereka mengusulkan agar penyadapan untuk kepentingan penyidikan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari ketua pengadilan negeri.
Namun, dalam keadaan mendesak, penyadapan diperbolehkan dilakukan terlebih dahulu dengan kewajiban meminta persetujuan pengadilan paling lambat 1 x 24 jam.
Apabila persetujuan tersebut tidak diberikan, penyadapan harus dihentikan dan hasilnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.
Permintaan tersebut diajukan sebagai upaya menghadirkan mekanisme pengawasan yudisial agar kewenangan penyadapan tidak digunakan secara berlebihan.
Hakim MK Minta Pemohon Perkuat Argumentasi
Dalam persidangan, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memberikan catatan mengenai kedudukan hukum atau legal standing para pemohon.
Ia menilai terdapat hal yang perlu diperjelas antara kekhawatiran para pemohon terhadap penyadapan dengan uraian argumentasi yang disampaikan dalam permohonan.
Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta para pemohon melengkapi bukti-bukti yang dapat memperkuat kekhawatiran mereka terhadap potensi penyadapan.
Menurutnya, argumentasi yang berkaitan dengan profesi advokat juga perlu dibangun secara lebih meyakinkan agar dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah.
Pada akhir sidang, Ketua MK Suhartoyo memberikan waktu selama 14 hari kepada para pemohon untuk memperbaiki permohonan.
Berkas perbaikan tersebut harus diserahkan paling lambat Selasa, 1 Desember 2026 pukul 12.00 WIB. Setelah itu, MK akan menjadwalkan sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.