Wakil Bupati Bogor Jaro Ade Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Tim Penyidik Agendakan Pemanggilan Ulang

Faktakalbar.id - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi alias Jaro Ade pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Orang nomor dua di Kabupaten Bogor tersebut dipanggil penyidik lembaga antirasuah dalam kapasitasnya sebagai saksi perkara dugaan korupsi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya kepastian ketidakhadiran saksi yang bersangkutan pada jadwal pemanggilan awal tersebut.

“Untuk saksi Sdr. ADR Wakil Bupati Bogor, confirm tidak hadir,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (27/10/2026).

Pihak penyidik komisi antirasuah hingga kini belum membeberkan alasan perihal mangkirnya politisi tersebut dari agenda pemeriksaan.

Juru bicara lembaga antirasuah memastikan jadwal pemeriksaan susulan telah ditetapkan oleh tim penyidik untuk dilaksanakan pada pekan ini.

Pemanggilan ulang terhadap Jaro Ade rencananya bakal digelar pada Kamis, 29 Oktober 2026 mendatang di Gedung Merah Putih KPK.

Materi pemeriksaan saksi berkaitan langsung dengan kasus penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Kasus yang menyeret jajaran pimpinan daerah ini berfokus pada dugaan pemotongan upah pungut pajak serta retribusi daerah.

Penyidik komisi antirasuah juga tengah mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemkab Bogor.

Selain memeriksa Wabup Bogor, KPK turut memanggil empat saksi lain dari kalangan pejabat Pemkab Bogor pada hari yang sama.

Penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang ini sampai sekarang masih menggunakan status surat perintah penyidikan umum.

Status sprindik umum tersebut menandakan bahwa tim penyidik KPK belum menetapkan satu pun nama tersangka secara resmi.

Keterangan dari saksi kunci dinilai sangat krusial guna memperjelas konstruksi perkara hukum yang tengah ditangani penyidik.

Publik Bogor menantikan kepastian hukum atas penanganan kasus korupsi pemotongan pajak daerah yang merugikan keuangan negara ini.

KPK berjanji akan terus memberikan perkembangan terkini mengenai proses hukum kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bogor tersebut.

Ketegasan penegakan hukum dari penyidik antirasuah diharapkan mampu membongkar praktik pemotongan dana pajak di daerah tersebut.

Kehadiran saksi dalam pemanggilan ulang mendatang menjadi penentu kelanjutan proses pengungkapan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa.