KPK Ungkap Modus Tarif Fee Proyek BBPJN Sumut Berdasarkan Jenjang Jabatan Hingga Empat Persen

Faktakalbar.id - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar skema pemotongan fee proyek pembangunan jalan di lingkungan BBPJN Sumatera Utara.

Praktik penerimaan suap tersebut membagi jatah pemotongan anggaran berdasarkan jenjang jabatan struktur pejabat di internal balai.

Pemenang tender proyek diduga diwajibkan menyetorkan uang komitmen guna mengamankan paket pengerjaan jalan nasional tersebut.

Penetapan persentase pemotongan anggaran berkisar antara setengah persen hingga empat persen dari nilai proyek pengerjaan.

Pejabat tingkat Kepala Balai diduga menerima jatah alokasi fee paling tinggi yakni sebesar empat persen.

Sementara itu jajaran Pejabat Pembuat Komitmen mematok jatah pemotongan anggaran sebesar satu hingga satu koma lima persen.

Alokasi pemotongan untuk tingkatan bendahara hingga kelompok kerja dipatok masing-masing sebesar setengah persen.

Mekanisme penyerahan uang komitmen tersebut dilakukan secara langsung melalui transfer bank maupun penyerahan uang tunai.

Kontraktor penyedia proyek yang menolak memberikan jatah fee berisiko tidak akan mendapatkan alokasi pekerjaan di masa mendatang.

Ancaman pemblokiran akses proyek menjadi instrumen penekanan bagi para kontraktor untuk mematuhi tarif yang telah ditentukan.

Praktik penyimpangan anggaran ini melibatkan tujuh pejabat BBPJN Sumatera Utara yang kini telah dijebloskan ke sel tahanan.

Penyidik menahan seluruh tersangka selama dua puluh hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Pengungkapan modus operandi ini menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membenahi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sistem pengawasan internal pada proyek pembangunan jalan akan dievaluasi guna mencegah terulangnya pemerasan terhadap rekanan.

Penyidik mengimbau para kontraktor untuk melapor jika menemukan indikasi permintaan jatah komitmen pada proyek pemerintah.

Penegakan hukum secara tegas diharapkan dapat memutus rantai pemerasan yang merugikan kualitas pembangunan fasilitas umum.

KPK memastikan penanganan perkara tindak pidana korupsi ini dilakukan sesuai aturan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Penelusuran aset milik para tersangka terus dilakukan guna memulihkan kerugian negara dari praktik suap ini.

KPK memastikan akan memproses seluruh laporan dugaan pemerasan proyek jalan di wilayah lain secara profesional.

Langkah tegas hukum ini diambil guna mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang bersih dari korupsi.