Total Banpres Karhutla Kalbar Capai Rp240 Miliar

Faktakalbar.id - Pemerintah menyalurkan Bantuan Presiden dengan total nilai Rp240 miliar guna memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat.

Penyaluran dana tahap kedua tersebut menyasar empat kabupaten yang belum menerima alokasi pada gelombang pertama yaitu Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau.

Sebelumnya, pemerintah telah menurunkan dana tahap pertama sebesar Rp200 miliar kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta sepuluh kabupaten dan kota.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa penambahan bantuan tersebut telah mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Tahap pertama sudah turun Rp200 miliar, dan itu langsung ditransfer kepada Pak Gubernur (Kalimantan Barat, Ria Rosa) maupun kepada bupati-bupati terkait,” ujar Raja Juli Antoni.

Menurutnya, dana susulan bagi empat daerah tersebut telah dikirimkan ke rekening pemerintah kabupaten masing-masing sejak pertengahan pekan.

“Jadi total untuk penanganan karhutla dalam bentuk Banpres adalah Rp240 miliar,” jelasnya saat memberikan keterangan resmi di Jakarta pada Jumat.

Ketersediaan anggaran berskala besar ini diharapkan mampu mempercepat penanggulangan titik api yang tersebar di wilayah Kalimantan Barat.

Bencana asap akibat kebakaran hutan selama ini telah menimbulkan gangguan pada sektor kesehatan dan aktivitas harian warga setempat.

Kehadiran dana bantuan khusus ini menjadi instrumen penting bagi daerah dalam membiayai operasional petugas pemadam di lapangan.

Pemerintah daerah diimbau untuk segera mengalokasikan dana tersebut pada kebutuhan mendesak penanganan bencana lingkungan.

Sinergi antarwilayah menjadi faktor kunci agar penyaluran bantuan keuangan negara tersebut memberikan dampak nyata.

Masyarakat kini menanti realisasi penggunaan anggaran bantuan tersebut demi menekan meluasnya dampak kabut asap.

Pemantauan secara berkala akan dilakukan untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran darurat tersebut di tingkat daerah.

Langkah penyaluran dana langsung ini sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam menanggulangi krisis lingkungan secara menyeluruh.

Dengan tuntasnya penyaluran ke seluruh daerah, koordinasi pemadaman darat diharapkan dapat berjalan semakin optimal.

Pemerintah provinsi dan kabupaten berkomitmen memaksimalkan seluruh sumber daya demi menjaga kondusivitas wilayah Kalimantan Barat.

Upaya penanggulangan dampak kabut asap memerlukan kesiapsiagaan seluruh personel pemadam di tingkat tapak.