Tembus Rp240 Miliar untuk Karhutla Kalbar, Transparansi Pengelolaan Dana Pemda Disorot

Faktakalbar.id - Pemerintah menyerahkan pengelolaan dana Bantuan Presiden sebesar Rp240 miliar secara langsung kepada pemerintah daerah di Kalimantan Barat untuk penanganan karhutla.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta pemerintah daerah memanfaatkan anggaran tersebut secara maksimal serta tepat sasaran sesuai peruntukannya.

Alokasi dana Banpres dikelola mandiri oleh daerah dan terpisah dari dukungan penanganan yang disiapkan oleh pemerintah pusat.

Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk Operasi Modifikasi Cuaca serta pemadaman udara menggunakan water bombing tetap berjalan secara mendampingi.

“Tahap pertama sudah turun Rp200 miliar, dan itu langsung ditransfer kepada Pak Gubernur (Kalimantan Barat, Ria Rosa) maupun kepada bupati-bupati terkait,” kata Raja Juli Antoni.

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tambahan bantuan untuk empat kabupaten yaitu Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau.

“Jadi total untuk penanganan karhutla dalam bentuk Banpres adalah Rp240 miliar,” jelasnya dalam keterangannya di Jakarta.

Pencairan dana langsung ke rekening daerah dilakukan untuk mempercepat skema tanggap darurat pemadaman darat.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh dalam mengarahkan anggaran sesuai tingkat urgensi kebutuhan di lapangan.

Pengawasan ketat tetap diperlukan agar penggunaan anggaran darurat bencana dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Masyarakat menaruh harapan besar agar besarnya alokasi dana tersebut berdampak langsung pada penurunan intensitas kabut asap.

Petugas lapangan membutuhkan sokongan logistik dan peralatan pemadam yang memadai untuk mengatasi kebakaran di lahan gambut.

Sinergi antara pemadam daerah dan tim pusat tetap menjadi pilar utama dalam menekan sebaran titik api.

Pemerintah daerah diharapkan menyusun laporan berkala terkait pemanfaatan anggaran guna menjaga akuntabilitas publik.

Efektivitas penyerapan dana bencana akan menjadi penentu keberhasilan mitigasi kebakaran di musim kemarau.

Pemerintah berjanji akan terus mengevaluasi perkembangan di lapangan guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.

Keterlibatan aktif warga desa dalam mencegah pembakaran lahan juga menjadi kunci keberhasilan jangka panjang.

Optimalisasi operasi darat dan udara diharapkan dapat membebaskan wilayah Kalimantan Barat dari paparan kabut asap.

Seluruh pihak diimbau menjaga koordinasi agar penanganan bencana lingkungan ini tuntas hingga musim hujan tiba.