Rapat Paripurna DPR Dijadwalkan Bahas Perkembangan Usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran
DPR menggelar rapat paripurna 12 November 2026 untuk mengumumkan usulan HMP terhadap Gibran yang ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi.
Faktakalbar.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) untuk mengumumkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Salah satu agenda yang akan dibahas adalah pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR RI.
Usulan HMP tersebut berkaitan dengan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani dokumen pengajuan hak tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menjelaskan, jumlah dukungan diketahui setelah pimpinan DPR melakukan rekapitulasi dokumen yang diterima dari para anggota pengusul.
"Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Teken Usulan
Dukungan terhadap penggunaan HMP berasal dari delapan fraksi di DPR. Rinciannya terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, dan 19 anggota Fraksi Partai NasDem.
Selanjutnya, terdapat 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, serta 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.
Saan menyebut jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP, yakni sedikitnya 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi.
Menurutnya, usulan tersebut selanjutnya diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib parlemen.
Apa yang Menjadi Dasar Pengajuan HMP?
Pengajuan HMP berkaitan dengan polemik ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. Para pengusul mengaitkan persoalan tersebut dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah diubah.
Ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Namun, pengajuan HMP tidak serta-merta berarti Wakil Presiden diberhentikan dari jabatannya. Usulan tersebut masih harus melewati tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan sesuai mekanisme konstitusional.
DPR Juga Bahas Dua Agenda Legislasi
Selain pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR, rapat paripurna pada Kamis ini juga memiliki sejumlah agenda legislasi.
DPR dijadwalkan membahas pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi. Agenda tersebut dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menjadikannya sebagai RUU usul DPR.
Paripurna juga akan membahas persetujuan perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Statistik.
Dengan demikian, rapat paripurna hari ini menjadi tahapan awal pengumuman usulan HMP yang diajukan 120 anggota DPR. Keputusan mengenai kelanjutan proses tersebut tetap bergantung pada mekanisme dan ketentuan yang berlaku di parlemen.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
