Gaji PPPK Paruh Waktu Dikabarkan Naik hingga 20 Persen Mulai November

Faktakalbar.id - Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), menaikkan penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu mulai November 2026. Dalam kebijakan tersebut, kenaikan penghasilan diberikan dengan skema berbeda sesuai nominal yang diterima pegawai sebelumnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, mengatakan kebijakan penyesuaian penghasilan itu telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.

Salah satu ketentuan utamanya adalah penetapan penghasilan minimum PPPK Paruh Waktu sebesar Rp750 ribu per bulan. Kebijakan ini mencakup pegawai dari berbagai bidang, mulai dari guru, tenaga kesehatan, tenaga kependidikan, administrasi, hingga tenaga teknis.

Syahroni menjelaskan, penyaluran penghasilan dengan skema baru mulai dilakukan pada November 2026. Penyesuaian juga akan dimasukkan ke dalam surat keputusan (SK) pegawai melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM).

Tiga Skema Penyesuaian Gaji PPPK Paruh Waktu

Pemkab Dompu menerapkan tiga skema penyesuaian penghasilan bagi PPPK Paruh Waktu berdasarkan besaran gaji yang diterima sebelumnya.

Pertama, pegawai yang sebelumnya menerima penghasilan Rp0 hingga Rp700 ribu akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp750 ribu per bulan.

Kedua, pegawai dengan penghasilan sebelumnya Rp700 ribu hingga Rp1 juta memperoleh tambahan sebesar 20 persen.

Ketiga, pegawai yang selama ini menerima penghasilan Rp1 juta per bulan mendapatkan kenaikan sebesar 10 persen.

Dengan skema tersebut, besaran penyesuaian yang diterima setiap pegawai tidak sama. Pemerintah daerah menetapkan batas minimum penghasilan sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga PPPK Paruh Waktu.

Anggaran Gaji PPPK Dompu Diproyeksikan Naik

Kebijakan kenaikan penghasilan tersebut turut berdampak pada kebutuhan anggaran belanja pegawai di Kabupaten Dompu.

Pemkab Dompu sebelumnya mengalokasikan anggaran sekitar Rp27 miliar untuk pembayaran penghasilan PPPK Paruh Waktu pada 2026. Setelah penyesuaian, kebutuhan anggaran diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp51 miliar dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.

Jumlah PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Dompu tercatat sebanyak 5.389 orang.

Kebijakan ini merupakan penyesuaian penghasilan yang berlaku di Kabupaten Dompu. Dengan demikian, kenaikan hingga 20 persen tersebut tidak otomatis berlaku bagi seluruh PPPK Paruh Waktu di daerah lain karena pengaturan penghasilan dapat bergantung pada kebijakan dan kemampuan anggaran masing-masing instansi pemerintah.