KPK Tanggapi Temuan ICW soal Proyek Pemerintah yang Menyeret Raffi Ahmad

Faktakalbar.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu menelaah apakah temuan tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi. KPK juga akan memastikan apakah persoalan itu termasuk dalam kewenangan lembaga antirasuah.

"Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.

Budi menjelaskan, evaluasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan oleh kementerian terkait. Pemeriksaan tersebut harus mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Menurutnya, langkah itu diperlukan untuk melihat secara utuh apakah terdapat potensi benturan kepentingan dalam pengadaan tersebut. KPK belum menyimpulkan adanya pelanggaran maupun memastikan langkah penindakan lebih lanjut.

ICW Temukan Delapan Paket Pengadaan Senilai Rp14,7 Miliar

Sebelumnya, ICW mengungkapkan adanya delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia selama periode 2024–2026.

Temuan tersebut berasal dari data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dari delapan paket tersebut, lima di antaranya berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar.

Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025–2026 dengan total nilai sekitar Rp10,8 miliar.

ICW menyebut pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, publikasi melalui kanal YouTube RANS Entertainment, hingga jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah acara kementerian.

ICW menyoroti dugaan pengadaan yang mengarah pada satu penyedia jasa sehingga berpotensi membatasi persaingan dengan pelaku usaha lainnya.

Organisasi pemantau antikorupsi itu juga mempertanyakan potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad berstatus sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sekaligus memiliki keterkaitan kepemilikan dengan perusahaan penyedia jasa tersebut.

Pihak RANS Beri Klarifikasi

Menanggapi sorotan tersebut, manajemen PT Rans Entertainment Indonesia menyampaikan klarifikasi melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026.

Manajemen menyatakan kerja sama komersial RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional dan mengikuti prosedur pengadaan yang berlaku, termasuk melalui Inaproc dan katalog elektronik.

RANS juga menyebut telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Terkait nilai kontrak sekitar Rp14,7 miliar, perusahaan menjelaskan bahwa angka tersebut mengacu pada standar tarif komersial atau commercial rate card. Nilainya tidak hanya mencakup biaya publikasi di media sosial, tetapi juga produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, serta aktivitas promosi lainnya.

Manajemen turut menyatakan memahami perhatian publik mengenai potensi konflik kepentingan terkait posisi Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan induk sekaligus pejabat publik.

Hingga Kamis (12/11/2026), respons yang disampaikan KPK masih berupa rencana penelaahan awal. Belum ada kesimpulan resmi bahwa pengadaan tersebut mengandung tindak pidana korupsi.