Bobby Nasution Bakal Larang Vape Total di Sumatera Utara

Faktakalbar.id - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution berencana memberlakukan larangan total penggunaan, penjualan, dan peredaran rokok elektrik atau vape di seluruh wilayah Sumatera Utara. Pemerintah provinsi bersama DPRD Sumut menargetkan peraturan daerah (Perda) terkait kebijakan tersebut disahkan sebelum akhir November 2026.

Bobby menyampaikan rencana itu saat menghadiri kegiatan Panggung Demokrasi yang melibatkan Aliansi Cipayung Plus dan sejumlah organisasi mahasiswa di Medan, Selasa (10/11/2026).

Menurut Bobby, Sumatera Utara berpeluang menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Perda khusus untuk melarang penggunaan vape secara menyeluruh.

"Mungkin kami pertama kalinya di Indonesia yang membuat perda larangan vape ini," ujar Bobby.

Ia menjelaskan, aturan tersebut akan dimasukkan dalam revisi Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Jika disahkan, ketentuan itu tidak hanya mengatur larangan penggunaan vape, tetapi juga mencakup penjualan dan peredarannya di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Larangan Vape Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Bobby menegaskan, kebijakan yang sedang dibahas bersama DPRD Sumut nantinya akan memiliki cakupan lebih luas dibandingkan aturan yang sudah diterapkan sebelumnya.

Saat ini, Pemprov Sumut telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 188.54/3/INST/2026 tertanggal 3 Juni 2026. Instruksi tersebut melarang ASN, pegawai non-ASN, serta pegawai badan usaha milik daerah (BUMD) menggunakan rokok elektrik.

Melalui revisi Perda, pemerintah ingin memperluas pembatasan tersebut kepada seluruh masyarakat, termasuk larangan memperdagangkan dan mengedarkan produk vape maupun produk terkait.

Bobby menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah mengantisipasi penyalahgunaan narkotika. Salah satu kekhawatiran yang disoroti adalah kemungkinan cairan vape digunakan sebagai media untuk menyamarkan zat narkotika.

Pedagang Vape Bakal Difasilitasi Kredit Usaha

Rencana pelarangan total vape juga menjadi perhatian terkait nasib pelaku usaha yang selama ini menggantungkan penghasilan dari penjualan rokok elektrik.

Bobby mengatakan pemerintah daerah sedang menyiapkan solusi agar para pedagang tetap memiliki kesempatan menjalankan usaha setelah kebijakan tersebut diberlakukan.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Sumut. Pembiayaan tersebut diharapkan dapat membantu pedagang mengalihkan usahanya ke sektor lain.

Pemprov Sumut masih menghitung skema pembiayaan, termasuk kemungkinan pemerintah menanggung seluruh atau sebagian bunga pinjaman.

DPRD Targetkan Perda Disahkan Sebelum 30 November

Anggota DPRD Sumatera Utara, Aripay Tambunan, mengatakan rancangan Perda larangan vape merupakan bagian dari revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019.

Ia menyebut usulan tersebut menjadi salah satu prioritas pembahasan bersama pemerintah provinsi. DPRD berharap proses pembahasan dapat diselesaikan sebelum 30 November 2026.

Dengan demikian, rencana pelarangan vape secara menyeluruh di Sumatera Utara saat ini masih berada dalam tahap pembahasan rancangan peraturan daerah. Larangan untuk seluruh masyarakat belum resmi berlaku sampai Perda tersebut disahkan dan ketentuan pelaksanaannya ditetapkan.