DPR Minta Kapolri Buka Fakta Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Prabowo

Faktakalbar.id - Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap seluruh fakta terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Permintaan tersebut disampaikan menjelang rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pihaknya ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dugaan penyadapan tersebut, termasuk rangkaian aktivitas lain yang diduga berkaitan dengan perkara itu.

"Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait," kata Habiburokhman, Kamis (12/11/2026).

Rapat kerja tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.30 hingga 12.00 WIB. Habiburokhman menyebut seluruh anggota Komisi III telah mengonfirmasi kehadiran.

Menurutnya, pengusutan perkara tidak boleh hanya berfokus pada dugaan penyadapan, tetapi juga perlu menelusuri kemungkinan adanya aktivitas lain yang berkaitan.

DPR Soroti Dugaan Pengawasan Ilegal hingga Penggalangan Massa

Habiburokhman menyebut terdapat sejumlah dugaan aktivitas lain yang perlu didalami oleh kepolisian. Di antaranya pengawasan atau surveillance ilegal, pembunuhan karakter, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, hingga penggalangan massa aksi.

Ia menilai seluruh informasi tersebut perlu diperiksa secara serius untuk mengetahui apakah benar terdapat keterkaitan antartindakan.

Habiburokhman juga menyampaikan bahwa apabila rangkaian dugaan tersebut terbukti, perbuatannya dapat dikaitkan dengan serangan terhadap pemerintahan. Namun, penentuan unsur pidana dan pihak yang bertanggung jawab tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan serta proses hukum.

Empat Perwira Polri Ditetapkan sebagai Tersangka

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini sebelumnya mencuat setelah Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka merupakan personel kepolisian dengan inisial LSP, AS, EH, dan SU.

Selain dugaan penyadapan tanpa prosedur yang sah, perkara tersebut juga mencakup dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Polri, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sasaran yang diduga dipantau tidak hanya Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta pengusaha.

Dalam perkembangan penanganan perkara, salah satu anggota Polri berinisial AS telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat melalui sidang Komisi Kode Etik Polri.

Meski demikian, penetapan tersangka dan sanksi etik tersebut perlu dibedakan dari pembuktian kesalahan pidana melalui pengadilan.

Kapolri Diminta Ungkap Dalang dan Motif Penyadapan

Sebelumnya, Komisi III DPR telah menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri untuk membahas perkembangan penanganan kasus tersebut. DPR ingin mendapatkan penjelasan mengenai pihak yang diduga memerintahkan penyadapan, motif di balik tindakan tersebut, serta pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat.

Melalui rapat tersebut, Komisi III juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan Polri.

Hingga menjelang rapat kerja pada Kamis pagi, DPR masih menunggu penjelasan Kapolri mengenai perkembangan penyidikan dan rangkaian dugaan aktivitas ilegal yang menjadi perhatian dalam perkara tersebut.