Prabowo Ungkap Tambang Emas Ilegal Hasilkan 500 Kilogram Emas per Bulan

Faktakalbar.id - Presiden Prabowo Subianto mengungkap keberadaan sebuah tambang emas ilegal yang disebut telah beroperasi selama delapan tahun tanpa izin. Tambang tersebut diklaim mampu menghasilkan sekitar 500 kilogram emas setiap bulan atau setara enam ton dalam setahun.

Prabowo memperkirakan nilai produksi emas dari aktivitas pertambangan tersebut mencapai sekitar Rp15 triliun per tahun. Ia menilai praktik pertambangan tanpa izin itu berpotensi menghilangkan kekayaan negara karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak maupun royalti.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam.

"Ada satu tambang yang sudah beroperasi delapan tahun tanpa izin, tiap bulan yang dihasilkan adalah 500 kilogram emas. Satu tahun berarti enam ton," kata Prabowo.

Menurutnya, aktivitas pertambangan ilegal merupakan bentuk pengambilan kekayaan negara yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Prabowo Sebut Potensi Kerugian Negara Capai Rp15 Triliun

Prabowo menyoroti besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan dari tambang emas tanpa izin tersebut. Ia menyebut kegiatan pertambangan itu tidak membayar pajak dan royalti, bahkan tidak melaporkan aktivitas operasionalnya kepada pemerintah.

"Berapa kekayaan kita hilang? Rp15 triliun, kita bisa bangun berapa ribu sekolah?" ujarnya.

Presiden kemudian membandingkan nilai tersebut dengan kebutuhan anggaran untuk memperbaiki fasilitas pendidikan di Indonesia.

Menurut Prabowo, biaya renovasi satu sekolah rata-rata membutuhkan anggaran sekitar Rp1 miliar. Dengan demikian, dana Rp15 triliun dinilai dapat digunakan untuk membiayai renovasi hingga 15.000 sekolah tambahan.

Ia menyebut pemerintah telah menganggarkan perbaikan sekitar 70.000 sekolah hingga Desember 2026. Jumlah tersebut masih menjadi bagian dari total sekitar 368.000 sekolah di Indonesia.

Prabowo pun menilai penertiban tambang ilegal dapat membantu menyelamatkan kekayaan negara agar bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan.

Pemerintah Terima Laporan 1.063 Titik Tambang Ilegal

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengungkap bahwa dirinya telah menerima laporan mengenai keberadaan 1.063 titik tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, aktivitas pertambangan ilegal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp300 triliun.

Angka tersebut merupakan potensi kerugian dari keseluruhan titik tambang ilegal yang dilaporkan kepada Presiden, sehingga berbeda dengan perkiraan nilai Rp15 triliun per tahun dari satu tambang emas yang disebutkan dalam pidatonya.

Besarnya angka tersebut menunjukkan persoalan pertambangan tanpa izin masih menjadi perhatian pemerintah, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan negara.

Meski demikian, Prabowo tidak menyebutkan secara terperinci lokasi tambang emas yang diklaim menghasilkan 500 kilogram emas per bulan tersebut, termasuk identitas perusahaan maupun pihak yang diduga mengelolanya.

Karena itu, diperlukan penjelasan lebih lanjut dari kementerian dan lembaga terkait mengenai lokasi, status perizinan, serta hasil penelusuran terhadap aktivitas pertambangan tersebut.

Prabowo Tegaskan Komitmen Tindak Tambang Ilegal

Prabowo menegaskan pemerintah akan terus berupaya menindak berbagai praktik yang dinilai merugikan negara. Ia mengaku tidak mempermasalahkan kritik maupun hujatan selama langkah yang dilakukan bertujuan membela kepentingan masyarakat.

"Kalau kita membela kebenaran, kita dimaki-maki, kita dihujat, ya sudahlah. Saya berbuat demi rakyat saya," kata Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks upaya pemerintah menjaga kekayaan negara dan mencegah sumber daya alam dikelola melalui aktivitas yang tidak sesuai ketentuan.

Pemerintah diharapkan dapat menindaklanjuti laporan mengenai ribuan titik tambang ilegal melalui pemeriksaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Langkah tersebut diperlukan agar potensi penerimaan negara tidak terus hilang akibat kegiatan pertambangan tanpa izin.