Prabowo Sebut Ekonomi Indonesia Peringkat Ketujuh Dunia, Soroti Pemerataan Kekayaan

Faktakalbar.id - Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia menempati peringkat ketujuh sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) atau paritas daya beli. Meski demikian, ia menegaskan bahwa besarnya perekonomian nasional harus diikuti dengan pemerataan manfaat kekayaan agar kesejahteraan dapat dirasakan masyarakat luas.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo merujuk pada data Dana Moneter Internasional (IMF) yang menempatkan Indonesia di posisi ketujuh berdasarkan ukuran ekonomi dengan metode PPP.

“Indonesia hari ini ditempatkan dalam urutan ketujuh di dunia,” kata Prabowo

Peringkat Ekonomi Indonesia Berdasarkan PPP

PPP merupakan metode untuk membandingkan ukuran perekonomian antarnegara dengan memperhitungkan perbedaan tingkat harga barang dan jasa. Dengan pendekatan ini, nilai ekonomi suatu negara dibandingkan berdasarkan daya beli, bukan semata-mata menggunakan nilai tukar pasar.

Karena itu, peringkat ekonomi berdasarkan PPP berbeda dari peringkat yang dihitung menggunakan produk domestik bruto (PDB) nominal. Posisi ketujuh yang disampaikan Prabowo merujuk pada ukuran ekonomi berdasarkan paritas daya beli.

Prabowo mengatakan posisi tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai besarnya kapasitas ekonomi Indonesia. Ia juga mendorong masyarakat agar memiliki kepercayaan diri terhadap potensi nasional.

Namun, ukuran ekonomi secara keseluruhan tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh penduduk memiliki tingkat pendapatan atau kesejahteraan yang sama.

Prabowo Soroti Kekayaan yang Belum Merata

Di tengah besarnya skala ekonomi Indonesia, Prabowo menyoroti persoalan distribusi kekayaan. Menurutnya, tantangan pemerintah bukan hanya memperkuat perekonomian, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.

“Kita kuat dan kita kaya. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita kelola itu supaya bisa dirasakan langsung oleh rakyat kita yang paling memerlukan,” ujar Prabowo.

Ia menilai manfaat ekonomi selama ini masih terkonsentrasi pada sebagian kecil kelompok masyarakat. Sementara itu, masih banyak penduduk yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan taraf hidup.

Pernyataan tersebut menempatkan pemerataan kesejahteraan sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian di tengah besarnya potensi ekonomi Indonesia.

Pemerintah Diminta Mengoreksi Arah Kebijakan Ekonomi

Prabowo juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap filosofi dan arah kebijakan ekonomi nasional. Ia menyatakan bahwa pengelolaan perekonomian harus sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurutnya, pemerintah perlu berani mengakui kekurangan dan melakukan koreksi agar kekayaan nasional dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Ia mengaitkan upaya tersebut dengan prinsip dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, yang antara lain mengatur perekonomian nasional, penguasaan sumber daya untuk kemakmuran rakyat, serta tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan sosial.

Prabowo mengakui bahwa perbaikan dalam pengelolaan ekonomi tidak dapat dilakukan secara instan. Proses tersebut membutuhkan pembenahan kebijakan dan pengelolaan kekayaan negara secara berkelanjutan.

Tantangan Mengubah Besarnya Ekonomi Menjadi Kesejahteraan

Peringkat ekonomi berdasarkan PPP memberikan gambaran tentang skala perekonomian Indonesia dibandingkan negara lain. Namun, indikator tersebut perlu dibaca bersama indikator lain, seperti tingkat kemiskinan, pendapatan masyarakat, dan ketimpangan ekonomi.

Dengan demikian, besarnya ekonomi nasional tidak cukup hanya dilihat dari posisi dalam peringkat global. Tantangan berikutnya adalah memastikan kegiatan ekonomi, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan pemerintah memberikan manfaat yang lebih luas.

Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan Indonesia harus diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat, khususnya kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan pemerataan manfaat ekonomi sebagai salah satu perhatian di tengah upaya memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global.