Pj Kepala Daerah Tidak Ada Beban Politik, Kerja Pelayanan Publik Saja

*270 Daerah Akan Diisi Pj Hingga Desember 2023

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan ada 270 daerah yang akan diisi oleh penjabat (Pj) hingga Desember 2023.

Akmal menyebut ratusan daerah tersebut mengalami kekosongan jabatan lantaran baru melaksanakan pemilihan pada akhir 2024. Menurutnya, saat ini sudah ada 105 gubernur, bupati, dan wali kota yang digantikan oleh Pj kepala daerah.

"Kemudian September ini 45 kita isi lagi. Diperkirakan sampai dengan Desember 2023 ada kurang lebih 270 daerah," kata Akmal, Rabu (30/8) seperti dilansir Fakta Kalbar dari cnn.

Akmal menyebut para Pj kepala daerah tak dibebani oleh beban politik, biaya politik, dan janji-janji politik. Oleh karena itu, mereka berkesempatan untuk melaksanakan pelayanan publik secara tepat.

Ia mengaku telah memberi instruksi kepada para Pj kepala daerah agar hadir di masyarakat dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.

"Untuk generasi muda saya katakan, mohon maaf, produk-produk politik pasti akan menghadirkan janji-janji. Karena mereka harus janji kalau mau menang, harus janji dong. Sementara penjabat enggak perlu janji," ujarnya.

"Tugas mereka adalah memastikan bahwasanya pelayanan publik yang mereka berikan itu betul-betul memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk generasi muda," kata Akmal menambahkan. (rfk/ind)