MUI Resmi Haramkan Rokok Elektrik dan Vape Mulai Produksi Hingga Penggunaan

Faktakalbar.id - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia secara resmi menerbitkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang menguji dan menetapkan hukum rokok elektrik atau vape.

Melalui penetapan fatwa tersebut, MUI secara tegas menyatakan seluruh rantai kegiatan industri vape mulai dari produksi, perdagangan, hingga penggunaannya berstatus haram.

Keputusan hukum ini disahkan oleh jajaran pengurus pusat MUI di Jakarta pada Senin (9/11/2026) setelah sebelumnya menggelar Sidang Pleno Penetapan Fatwa pada Jumat (6/11/2026).

Penandatanganan fatwa dilakukan oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Fatwa Aminuddin Yaqub, serta diketahui Ketua Umum Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal Amirsyah Tambunan.

Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh memaparkan bahwa keputusan pengharaman vape didasarkan pada besarnya dampak buruk yang ditimbulkan pada aspek kesehatan dan sosial.

“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” kata Asrorun Niam Sholeh saat menyampaikan ketentuan hukum fatwa tersebut di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Niam menambahkan bahwa potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai media peredaran zat adiktif terlarang menjadi salah satu pertimbangan mendasar dalam penetapan fatwa.

Penerbitan fatwa ini diprediksi akan memicu dinamika baru dalam industri serta perdagangan liquid dan perangkat vape di pasar nasional.

Para pelaku usaha maupun konsumen kini diimbau memperhatikan aspek dampak kesehatan jangka panjang yang terkandung dalam rokok elektrik.

Komisi Fatwa mengharapkan adanya langkah edukasi yang masif dari berbagai pihak guna meminimalkan bahaya penggunaan zat adiktif di masyarakat.

Kajian komprehensif mengenai bahaya medis dari uap rokok elektrik turut menjadi bagian dari riset pendukung penetapan fatwa tersebut.