JPU KPK Tuntut Kontraktor Penyuap Bupati Langkat Ondim 28 Bulan Penjara

Faktakalbar.id - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut terdakwa Yaqub Abdhal Mu'arif dengan hukuman dua tahun empat bulan penjara dalam perkara suap terhadap Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim.

Tuntutan pidana penjara selama 28 bulan tersebut dibacakan oleh JPU KPK Martopo Budi Santoso dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (9/11/2026).

"Meminta kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Yaqub Abdhal Mu'arif dengan pidana penjara selama dua tahun empat bulan," ujar Martopo Budi Santoso saat membacakan berkas tuntutan di hadapan majelis hakim.

Selain hukuman fisik, jaksa penuntut umum juga membebankan sanksi denda sebesar Rp200 juta subsider 80 hari kurungan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa.

Pemberian uang suap senilai Rp1 miliar tersebut ditujukan untuk memuluskan perolehan keuntungan proyek di lingkungan Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat.

Dalam amar tuntutannya, jaksa menilai perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto KUHP.

Hal yang memberatkan tuntutan yakni tindakan terdakwa dianggap bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi demi menyuap penyelenggara negara.

Adapun pertimbangan yang meringankan tuntutan meliputi sikap kooperatif terdakwa selama persidangan, pengakuan terus terang, serta rekam jejak yang belum pernah dihukum.

Terdakwa Yaqub Abdhal Mu'arif yang berprofesi sebagai kontraktor diketahui juga merupakan mantan tim sukses Syah Afandin pada Pilkada Kabupaten Langkat.

Kasus suap ini merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan yang dilancarkan tim penyidik KPK di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan pada 2 Juli 2026.

Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis memberikan waktu satu pekan kepada pihak terdakwa untuk menyusun berkas nota pembelaan atas tuntutan jaksa tersebut.

"Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Senin (16/11), dengan agenda pembacaan pleidoi dari terdakwa maupun penasihat hukumnya," kata As'ad Rahim Lubis sebelum menutup persidangan.

Persidangan pekan depan dipastikan akan menjadi agenda krusial bagi tim penasihat hukum untuk merespons seluruh poin tuntutan JPU KPK.