KPK Periksa Plt Bupati Klaten, Usut Dugaan Aliran Uang Korupsi di Era Sebelum Hamenang

Faktakalbar.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi di Gedung Keuangan Negara DIY pada Kamis, 5 November 2026.

Pemeriksaan tersebut dilakukan guna menelusuri indikasi praktik dugaan penerimaan uang korupsi yang diperkirakan meluas hingga era pemerintahan Bupati Klaten terdahulu.

Penyidik KPK memanfaatkan kesaksian Mahanni untuk mengonfirmasi keabsahan dokumen serta barang bukti elektronik yang disita saat penggeledahan di Kantor Bupati Klaten.

Pemeriksaan intensif itu sekaligus ditujukan untuk menggali pembagian peran serta kewenangan Mahanni saat masih menjabat sebagai Wakil Bupati Klaten.

KPK terus mengumpulkan alat bukti baru guna menguji apakah pola setoran dan suap di Pemkab Klaten sudah mengakar secara terstruktur dari periode sebelumnya.

"Dalam pemeriksaan itu, penyidik mengonfirmasi sejumlah temuan dalam rangkaian kegiatan penggeledahan, salah satunya di kantor Bupati," kata Jurubicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Minggu (8/11/2026).

"Oleh karena itu, dari sejumlah barang bukti itu maka butuh berita acara penyitaan sehingga ada kebutuhan untuk melakukan pemanggilan, kebutuhan pemeriksaan terhadap saksi Plt Bupati Klaten," ujar Budi.

"Selain itu juga penyidik mendalami dan mengonfirmasi terkait dengan tugas dan kewenangan selaku Wakil Bupati itu seperti apa," jelas Budi.

"Termasuk penyidik juga masih akan terus menelusuri apakah dugaan praktik penerimaan yang dilakukan oleh Bupati ini juga diduga terjadi di era-era sebelumnya atau seperti apa, semuanya masih akan terus dilakukan penelusuran oleh penyidik sehingga kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini," ungkap Budi.

Gelar pemeriksaan saksi-saksi kunci di daerah terus dilakukan untuk memperkuat berkas dakwaan para tersangka.

Langkah pengusutan kasus di lingkup Pemkab Klaten dipastikan tidak berhenti pada penetapan tiga tersangka utama saat operasi tangkap tangan.

Proses hukum terhadap skandal korupsi daerah ini bakal terus berkembang seiring penemuan bukti-bukti baru di lapangan.