KPK Bongkar Main Mata Audit BPK di Klaten: Temuan Kelebihan Honor Rp5 Miliar Dihapus

Faktakalbar.id - Penyidikan dugaan korupsi di Kabupaten Klaten membongkar persekongkolan antara pejabat Pemkab Klaten dan tim auditor BPK Perwakilan Jawa Tengah dalam manipulasi hasil laporan keuangan.

Persekongkolan tersebut berawal saat audit BPK pada April 2026 menemukan kelebihan pembayaran honorarium daerah sebesar Rp5 miliar.

Guna meloloskan predikat keuangan, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menggelar pertemuan rahasia bersama Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi.

Dalam negosiasi tersebut, pihak auditor BPK diduga meminta imbalan uang senilai Rp600 juta untuk menghapus catatan temuan kelebihan honor tersebut.

Setelah melalui proses tawar-menawar, kedua pihak sepakat pada angka komitmen suap sebesar Rp400 juta.

Meskipun penyerahan uang sempat tertunda akibat adanya OTT KPK di Muara Enim, BPK Jateng tetap menerbitkan laporan pemeriksaan dengan menghapus temuan Rp5 miliar tersebut.

KPK berhasil mengendus manipulasi dokumen tersebut dan menetapkan Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi sebagai tersangka penerima suap.

"Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemberian uang untuk menghapus temuan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Klaten tahun anggaran 2025. Dalam pemeriksaan pada April 2026, BPK Perwakilan Jateng menemukan kelebihan pembayaran honorarium sekitar Rp5 miliar."

Penyidik menegaskan penyalahgunaan wewenang audit keuangan negara merupakan tindak pidana berat yang merusak integritas lembaga pemeriksa.

Pemeriksaan terhadap auditor serta pejabat keuangan daerah yang terlibat dipastikan terus digencarkan oleh tim penyidik.

KPK berkoordinasi dengan majelis kehormatan auditor guna menindak sanksi etika dan pidana bagi oknum penegak transparansi yang terlibat.

Kasus suap laporan audit ini menjadi peringatan keras bagi tata kelola pengawasan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.