Empat Penyuap Sudah Dilimpahkan ke Jaksa, KPK Belum Tahan Anggota DPR Anwar Sadad

Faktakalbar.id - Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini belum melakukan penahanan terhadap Anggota DPR RI Anwar Sadad meski statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah Jawa Timur.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan empat tersangka dari klaster pemberi suap yang berkas perkaranya sudah dilimpahkan penyidik ke Jaksa Penuntut Umum sejak September 2026.

Empat penyuap yang telah ditahan dan siap disidangkan tersebut adalah Moch. Mahrus, Achmad Yahya, M. Fathullah, dan Ra Wahid Ruslan.

Achmad Yahya, M. Fathullah, dan Ra Wahid Ruslan telah mendekam di sel tahanan sejak Juli 2026, sedangkan Moch. Mahrus menyusul ditahan pada 28 Juli 2026.

Guna melengkapi berkas perkara, penyidik lembaga antirasuah kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur tersebut di Jakarta pada Senin (9/11/2026).

Pemeriksaan Anwar Sadad berkaitan erat dengan dugaan penerimaan suap dalam pengurusan dana hibah Kelompok Masyarakat yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.

Selain memanggil legislator Partai Gerindra itu, penyidik KPK pada hari yang sama juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap satu saksi dari pihak swasta atas nama Bagus Wahyudyono.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan konfirmasi resmi mengenai agenda pemeriksaan penyidikan terhadap kedua orang tersebut.

“Hari ini Senin (09/11), KPK menjadwalkan pemeriksaan penyidikan dalam perkara dugaan TPK terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur TA 2021–2022,” kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).

Absennya tindakan penahanan terhadap Anwar Sadad memicu pertanyaan publik mengingat penetapan tersangkanya sudah berlangsung cukup lama.

Menanggapi hal tersebut, Budi Prasetyo menegaskan bahwa keputusan penahanan sepenuhnya merupakan pertimbangan taktis penyidik dan tidak berlaku secara otomatis.

“Penahanannya tentu semuanya berdasarkan pada kebutuhan penyidikan. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, kapan memang dibutuhkan penahanan kepada para tersangka,” ujar Budi Prasetyo pada September 2026.

Penyidikan kasus pengurusan alokasi dana hibah ini dipastikan akan terus berkembang melintasi berbagai klaster pejabat dan pihak penyalur.

“KPK terus mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pengurusan dan penyaluran dana hibah tersebut, termasuk menelusuri peran para pihak yang diduga terlibat serta aliran dana dalam perkara tersebut,” pungkasnya.