Mendagri : Upaya Jaga Stabilitas  Harga Pangan Jangan Besar Diongkos Rapat dan Dinas

Lagi-lagi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh Pemda dalam upaya pengendalian inflasi dan jaga stabilitas harga pangan jangan sampai lebih besar di biaya rapat dan kedinasan.

Tito meminta pemerintah daerah mengimbangi upaya pemerintah pusat dalam upaya mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan dengan fokus pada penyediaan bahan pokok sampai diterima oleh masyarakat dengan harga benar-benar murah. "Jangan sampai yang dibuat adalah kegiatan rapat-rapat persiapannya, kemudian anggaran untuk inti gerakan pangan murah kepada masyarakat itu hanya 30 persen saja. Saya dapat laporan dari Pak Pj Gubernur Banten (Al Muktabar)," katanya, Senin (16/10) seperti dilansir faktakalbar.id dari cnn.

Namun, ia meminta daerah "Arahannya ke pejabat kepala daerah mayoritas skema itu betul-betul fisiknya (pangan murah). Evaluasi dan persiapan itu harus lebih kecil anggarannya," imbuh Tito.

Selain itu, Tito meminta pemda lebih tanggap memanfaatkan dana-dana untuk pengendalian inflasi. Ia menyebut pejabat daerah bisa menggunakan anggaran dari dana reguler untuk pangan, pertanian, hingga dinas sosial.
Tito mengatakan telah meneken surat edaran yang memperbolehkan pemda menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT). Tito paham selama ini pemda kerap takut menggunakan anggaran.

"Saya sudah membuat surat edaran beberapa waktu lalu yang bisa menjadi dasar hukum bagi rekan-rekan menggunakan belanja tidak terduga untuk penanganan inflasi. Jadi, tidak dalam keadaan emergency, karena saya tahu teman-teman di daerah terkunci kata-kata keadaan darurat," tutur Tito.

"Kami sudah koordinasikan dengan Kejaksaan Agung dan rekan-rekan jangan ragu koordinasi dengan kejaksaan supaya jangan sampai nanti diperiksa karena menggunakan anggaran BTT untuk gerakan pangan murah, di mana mengendalikan inflasi sebenarnya," tandasnya.(rfk/ind)