Malaysia Tawarkan Pesawat Amfibi dan 44 Personel untuk Bantu Atasi Karhutla

Faktakalbar.id - Pemerintah Malaysia menawarkan bantuan operasional kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bantuan tersebut mencakup satu pesawat amfibi CL-415MP, satu helikopter Mi-171, serta 44 personel yang terdiri atas awak dan teknisi.

Tawaran bantuan itu dibahas dalam pertemuan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi dengan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzafar Shah Mustafa, di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan dukungan tersebut akan dikaji lebih lanjut agar sesuai dengan kebutuhan operasi dan kondisi aktual di lapangan.

Menurutnya, tawaran Malaysia tidak hanya mencakup bantuan armada dan personel, tetapi juga membuka peluang kerja sama teknologi untuk memperkuat upaya pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Malaysia Tawarkan Pesawat Pemadam Kebakaran dan Helikopter

Salah satu bantuan yang ditawarkan Malaysia adalah pesawat amfibi CL-415MP. Pesawat jenis ini dirancang untuk mendukung operasi pemadaman kebakaran dari udara dengan mengambil air dari sumber yang sesuai, kemudian menjatuhkannya ke wilayah yang terbakar.

Selain pesawat amfibi, Malaysia menawarkan satu helikopter Mi-171 untuk mendukung operasi penanganan karhutla.

Dukungan tersebut dilengkapi 44 personel yang terdiri atas awak pesawat, awak helikopter, dan teknisi. Kehadiran personel teknis diperlukan untuk menunjang pengoperasian serta pemeliharaan armada selama menjalankan misi.

Meski demikian, BNPB masih perlu mengevaluasi kesesuaian armada dan kesiapan operasional sebelum bantuan tersebut dapat dimanfaatkan. Penentuan waktu pengerahan juga bergantung pada hasil koordinasi kedua negara.

BNPB dan Malaysia Bahas Kerja Sama Teknologi

Selain dukungan operasional, BNPB dan Pemerintah Malaysia menjajaki kerja sama dalam pengembangan teknologi penanganan karhutla.

Bidang yang dibahas meliputi pemantauan dan deteksi dini, pengumpulan serta analisis data, penilaian wilayah terdampak, strategi pemadaman, penelitian dan inovasi, koordinasi teknis, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan kedua negara dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan, termasuk meningkatkan kesiapan menghadapi kondisi yang berpotensi menghambat operasi pemadaman.

BNPB selanjutnya akan melakukan pembahasan teknis bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) Malaysia dengan fasilitasi Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Pembahasan tersebut mencakup kesesuaian bantuan dengan kebutuhan di lapangan, kesiapan pengerahan, kebutuhan logistik, dan prosedur keselamatan penerbangan.

Asap Tebal Jadi Tantangan Operasi Udara

BNPB juga mempertimbangkan kondisi cuaca dan jarak pandang dalam rencana pemanfaatan bantuan dari Malaysia.

Asap tebal akibat karhutla dapat mengurangi jarak pandang dan membatasi efektivitas operasi udara. Karena itu, kedua negara turut membahas alternatif dukungan apabila kondisi tersebut menghambat pelaksanaan pemadaman dari udara.

BNPB menegaskan bahwa seluruh bantuan internasional akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana serta ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Kendali operasi tetap berada di tangan Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, pengerahan armada dan personel asing harus melalui koordinasi serta penyesuaian dengan strategi penanganan yang telah ditetapkan.

Indonesia Kerahkan Puluhan Ribu Personel untuk Tangani Karhutla

Di tengah pembahasan bantuan internasional, Indonesia tetap menjalankan penanganan karhutla melalui pemadaman darat, pemadaman udara menggunakan helikopter water bombing, serta operasi modifikasi cuaca.

Berdasarkan laporan Direktorat Pengendalian Operasi BNPB hingga 25 Oktober 2026, pemerintah telah mengerahkan 71.878 personel satuan tugas pemadaman darat secara nasional.

Selain itu, sebanyak 63 armada udara digunakan untuk mendukung penanganan karhutla. Armada tersebut terdiri atas 39 helikopter water bombing serta 24 pesawat untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca.

Angka tersebut menunjukkan besarnya sumber daya yang telah dikerahkan pemerintah untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Tawaran Malaysia berpotensi menjadi tambahan dukungan, tetapi pemanfaatannya tetap menunggu pembahasan teknis dan penyesuaian kebutuhan operasi.

Bantuan Malaysia Masih Menunggu Pembahasan Teknis

Tawaran bantuan ini menjadi bagian dari kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi persoalan karhutla yang dampaknya dapat meluas hingga ke negara-negara tetangga melalui kabut asap.

Meski demikian, hingga laporan BNPB pada 27–28 Oktober 2026, rincian bantuan berupa satu pesawat amfibi, satu helikopter, dan 44 personel masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut. Belum ada kepastian dalam laporan tersebut mengenai tanggal pengerahan armada dan personel.

Langkah berikutnya adalah koordinasi antara BNPB dan NADMA untuk memastikan kesiapan operasional, kebutuhan logistik, keselamatan penerbangan, serta kesesuaian bantuan dengan kondisi di lapangan.

Apabila disepakati dan dapat dikerahkan, bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kapasitas Indonesia dalam menangani karhutla, terutama ketika operasi udara dibutuhkan untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat.