BEM UI Gelar Aksi, Sampaikan Lima Tuntutan kepada Pemerintah
BEM UI menggelar aksi di Bundaran HI pada 28 Oktober 2026 dengan lima tuntutan, mulai dari penanganan karhutla hingga perlindungan HAM dan kebebasan berpendapat.
Faktakalbar.id - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026). Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut membawa lima tuntutan terkait kebijakan pemerintah, mulai dari penanganan bencana ekologis hingga perlindungan hak asasi manusia.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi yang digelar BEM UI bersama gerakan SADAR (Selamatkan Daulat Rakyat) pada 20 Oktober 2026. Mahasiswa menilai sejumlah persoalan nasional masih membutuhkan perhatian dan respons pemerintah.
Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan, mengatakan tuntutan tersebut disusun dengan menghimpun berbagai keresahan masyarakat. Isu yang diangkat mencakup persoalan lingkungan, ekonomi, pendidikan, hukum, serta hak asasi manusia dan demokrasi.
Berdasarkan pemberitaan Liputan6 dan Monitor Indonesia, aksi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB di Bundaran HI. Namun, jadwal tersebut merupakan rencana yang diberitakan sebelum pelaksanaan aksi.
Lima Tuntutan BEM UI kepada Pemerintah
BEM UI membagi tuntutannya ke dalam lima sektor utama. Berikut rincian tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
1. Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional
Pada sektor lingkungan, BEM UI mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana ekologis lainnya.
Mahasiswa menilai penanganan bencana perlu diperkuat, termasuk melalui penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan pemulihan ekosistem terdampak.
Tuntutan ini juga berkaitan dengan kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. BEM UI meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap dampak lingkungan dan masyarakat yang terdampak bencana.
Penetapan status bencana nasional sendiri merupakan keputusan yang harus mengikuti ketentuan hukum dan penilaian pemerintah terhadap kondisi bencana.
2. Benahi Kebijakan Ekonomi dan Penggunaan APBN
Di sektor ekonomi, mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola kebijakan ekonomi agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.
BEM UI juga menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka mendesak agar anggaran negara dikelola secara efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), turut menjadi sorotan dalam kritik mahasiswa terhadap prioritas belanja negara.
Tuntutan tersebut merupakan pandangan BEM UI mengenai prioritas anggaran pemerintah. Penilaian atas efektivitas masing-masing program memerlukan pembahasan berdasarkan data anggaran, pelaksanaan, dan hasilnya.
3. Turunkan Biaya Pendidikan dan Perluas Akses Layanan Dasar
Pada sektor pendidikan dan pelayanan publik, BEM UI menuntut penurunan biaya pendidikan serta pemerataan akses terhadap layanan dasar.
Mahasiswa menyoroti pentingnya memastikan masyarakat dapat memperoleh pendidikan tanpa terbebani biaya yang terlalu tinggi. Pemerataan akses juga menjadi perhatian, terutama bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi.
Melalui tuntutan ini, BEM UI mendorong pemerintah memperkuat kebijakan yang menjamin akses pendidikan dan layanan dasar secara lebih merata.
4. Hentikan Penyalahgunaan Hukum dan Berantas KKN
Dalam sektor hukum dan tata kelola pemerintahan, BEM UI mendesak penghentian penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan serta penguatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Mahasiswa juga menyoroti sejumlah regulasi yang menurut mereka perlu dikritisi, termasuk Undang-Undang TNI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Tuntutan ini berkaitan dengan pentingnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. BEM UI meminta agar hukum dijalankan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bukan digunakan untuk membatasi kritik atau menguntungkan pihak tertentu.
5. Lindungi Kebebasan Berpendapat dan Hak Asasi Manusia
Tuntutan kelima berfokus pada perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.
BEM UI meminta pemerintah menjamin kebebasan berpendapat serta menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik. Mahasiswa juga menyoroti keterlibatan militer di ruang sipil yang mereka nilai perlu mendapat perhatian.
Bagi mahasiswa, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Karena itu, mereka mendesak pemerintah memastikan masyarakat dapat menyampaikan kritik secara aman dan hak-hak sipil tetap terlindungi.
Klaim mengenai dugaan kriminalisasi dan persoalan HAM yang disampaikan dalam aksi merupakan pandangan pihak pengunjuk rasa dan perlu ditelaah berdasarkan kasus serta bukti masing-masing.
Aksi Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda
Pemilihan 28 Oktober sebagai waktu aksi bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Momentum tersebut digunakan BEM UI dan elemen masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasi mengenai berbagai persoalan nasional.
BEM UI juga membuka ruang partisipasi bagi masyarakat di luar lingkungan kampus, termasuk buruh, petani, dan kelompok masyarakat lainnya.
Sebelumnya, demonstrasi pada 20 Oktober 2026 di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, menjadi bagian dari rangkaian gerakan yang membawa lima tuntutan serupa. Aksi lanjutan pada 28 Oktober direncanakan sebagai kesempatan untuk kembali menyuarakan tuntutan tersebut.
Lalu Lintas Jakarta Berpotensi Terdampak
Aksi di kawasan Bundaran HI berpotensi memengaruhi arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama Jakarta Pusat, termasuk Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman.
Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas dapat dilakukan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan. Masyarakat yang hendak melintasi kawasan tersebut disarankan memantau informasi lalu lintas terbaru dan mengikuti arahan petugas.
Kondisi lalu lintas aktual perlu diperiksa melalui pembaruan resmi kepolisian karena situasi dapat berubah seiring pergerakan massa.
Tuntutan Mahasiswa Menjadi Bagian dari Diskusi Publik
Lima tuntutan yang dibawa BEM UI memperlihatkan beragam isu yang menjadi perhatian mahasiswa dan elemen masyarakat sipil, mulai dari perlindungan lingkungan hingga kebebasan berpendapat.
Aksi demonstrasi merupakan salah satu cara masyarakat menyampaikan aspirasi. Tindak lanjut atas tuntutan tersebut bergantung pada respons pemerintah, dialog dengan pihak terkait, serta proses kebijakan dan hukum yang berlaku.
Hingga informasi yang dirujuk dalam artikel ini diterbitkan, tuntutan tersebut perlu dipahami sebagai sikap dan aspirasi BEM UI. Perkembangan pelaksanaan aksi serta tanggapan resmi pemerintah perlu diperbarui berdasarkan laporan terbaru.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
