Mahkamah Sesyen Perintahkan Deportasi WNI Pembawa Penumpang Ilegal di Sarawak

Faktakalbar.id - Mahkamah Sesyen Malaysia menjatuhkan sanksi denda sebesar RM6.000 atau hukuman penjara selama enam bulan kepada seorang pemandu asal Sulawesi Selatan bernama Adru (41), Selasa (10/11/2026).

Vonis tersebut dijatuhkan setelah pria berpaspor sah tersebut terbukti bersalah membawa penumpang sesama warga negara Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan resmi di wilayah Sarawak.

Adru menyatakan menerima dan mengaku bersalah atas dakwaan tindak pidana imigrasi yang dibacakan di hadapan Hakim Shafiza Abdul Razak Tready.

Berdasarkan lembar pertuduhan, pelaku didakwa melanggar Seksyen 55E(1) Akta Imigresen 1959/63 juncto Seksyen 55E(2) karena memberi izin Pendatang Tanpa Izin berada di dalam kendaraan empat roda yang dipandunya.

Aksi pemindahan penumpang ilegal tersebut dihentikan aparat kepolisian di kawasan Jalan Serian-Tebedu, Serian, sekitar pukul 14.45 waktu setempat pada 12 Oktober lalu.

Selain sanksi denda dan pidana kurungan, majelis hakim memerintahkan Adru untuk segera dideportasi ke Indonesia setelah proses pembayaran denda atau masa hukuman usai dipenuhi.

Fakta persidangan menyebutkan bahwa penangkapan bermula saat sepasukan anggota polis menahan dua unit kendaraan serta mengamankan dua pemandu dan dua penumpang warga asing.

Hasil verifikasi pihak Jabatan Imigresen Malaysia mengonfirmasi bahwa Adru sebenarnya memiliki perlintasan dokumen keluar-masuk Malaysia yang sah secara hukum.

Dalam pembelaannya, Adru berdalih hanya bertindak sebagai pemandu pengganti pada hari kejadian untuk perjalanan kembali menuju wilayah Indonesia.

Namun, aparat penegak hukum memproses kasus ini karena salah satu penumpang di kendaraan tersebut terbukti tidak mengantongi izin tinggal yang sah di Sarawak.

Jalannya persidangan perkara pelanggaran imigrasi tersebut dipimpin oleh Timbalan Pendakwa Raya Abdurrahman Abrar Jami, sementara terdakwa menjalani sidang tanpa didampingi pengacara.

Putusan hukum ini menegaskan pengetatan pengawasan lalu lintas orang di kawasan perlintasan darat perbatasan Indonesia dan Malaysia.