Mahasiswa Gelar Demo Kritik Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Faktakalbar.id - Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi pada Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi tersebut menyoroti berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah, mulai dari ekonomi, kebebasan berpendapat, korupsi, hingga kerusakan lingkungan.

Aksi ini diinisiasi oleh Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar), yang melibatkan mahasiswa dari sejumlah kampus, antara lain Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada (UGM), UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya.

Mengutip laporan Bloomberg Technoz pada Selasa (20/10/2026), Ketua BEM UI Yatalathof Imawan menyebut rangkaian aksi berlangsung dalam dua agenda. Kegiatan diawali dengan aksi simbolik di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pukul 09.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan aksi massa di kawasan Tugu Tani pada pukul 15.00 WIB.

Lima Tuntutan Mahasiswa

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama yang mencakup persoalan lingkungan, ekonomi, demokrasi, hukum, dan pelayanan publik.

Pertama, mahasiswa meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana banjir sebagai bencana nasional. Mereka juga mendesak pemulihan kesehatan masyarakat terdampak, penindakan terhadap korporasi yang dinilai bertanggung jawab, serta pencabutan izin perusahaan terkait.

Kedua, mahasiswa menuntut perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi untuk mengatasi persoalan ekonomi masyarakat dan memulihkan kepercayaan pasar.

Ketiga, mereka mendesak pemerintah menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat dan menjaga ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik.

Keempat, mahasiswa meminta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Kelima, mereka menuntut penurunan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik serta pemerataan akses agar dapat dijangkau masyarakat luas.

Tuntutan tersebut disampaikan sebagai bentuk aspirasi mahasiswa terhadap arah kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir.

Survei Mahasiswa Soroti Ekonomi dan Lingkungan

Ketua BEM UI Yatalathof Imawan juga menyampaikan hasil survei yang melibatkan 560 responden dari sejumlah wilayah Indonesia, dari Sumatra hingga Papua.

Berdasarkan hasil survei yang dikutip dalam pemberitaan, sebanyak 78,8 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta jajaran kabinetnya gagal. Selain itu, 71,1 persen responden menyoroti mahalnya harga kebutuhan pokok, sedangkan 62,7 persen menilai kebebasan berpendapat masih menghadapi pembatasan.

Persoalan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan negara menjadi perhatian 70,6 persen responden. Sementara itu, isu deforestasi dan karhutla mendapat perhatian 83,5 persen responden, dan 67,4 persen menyoroti mahalnya biaya pendidikan.

Angka tersebut merupakan hasil survei yang disampaikan pihak penyelenggara aksi. Hasil itu perlu dipahami sesuai cakupan responden dan metode survei yang digunakan, sehingga tidak serta-merta mewakili seluruh penduduk Indonesia.

Polisi Siapkan Pengamanan Aksi

Di tengah rencana demonstrasi, Polda Metro Jaya menyiapkan hampir 10 ribu personel gabungan untuk mengamankan berbagai aksi unjuk rasa di Jakarta pada 20 Oktober 2026.

Masyarakat juga diimbau mengantisipasi kepadatan lalu lintas di sejumlah kawasan, termasuk sekitar Monas, Jalan Jenderal Sudirman–MH Thamrin, dan Gedung DPR/MPR RI.

Aksi mahasiswa pada peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi ruang penyampaian kritik terhadap sejumlah kebijakan dan persoalan publik. Perkembangan aksi serta respons pemerintah terhadap tuntutan yang disampaikan menjadi hal yang perlu dicermati lebih lanjut.