KPK Buka Peluang Usut Keterlibatan Bobby Nasution pada Pergeseran Anggaran Proyek Jalan Rp165 Miliar

Faktakalbar.id - Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang mendalami dugaan keterlibatan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam kasus korupsi proyek jalan.

Penyelidikan sektor pemerintah daerah tersebut dipicu oleh terungkapnya fakta persidangan mengenai pergeseran anggaran proyek jalan senilai Rp165 miliar.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan penyidik sedang mencermati potensi pengembangan perkara ke lingkungan Pemprov Sumut.

“Sehingga nanti memang apakah ada kemudian pengembangan-pengembangan baik yang di lingkungan pemerintah daerah gitu karena ini anggarannya kan pasti beda, kalau balai besar kan tentunya anggaran APBN ya di pusat,” kata Taufik.

Seluruh data serta keterangan saksi di dalam persidangan akan menjadi dasar utama penyidik untuk memperluas jangkauan penanganan perkara.

“Jadi setiap fakta-fakta baik di proses penyidikan yang berjalan saat itu dan fakta-fakta di persidangan termasuk juga yang kemudian menjadi dasar teman-teman di penyidikan mengembangkan perkara ini,” ujarnya.

Taufik menegaskan keterlibatan pihak-pihak di jajaran pemerintah provinsi masih terus ditelaah secara mendalam oleh tim penyidik.

“Nah itu akan nanti didalami di proses penyidikan yang saat ini berjalan,” tutur Taufik.

Fakta persidangan Pengadilan Tipikor Medan mengungkap adanya pergeseran anggaran dua proyek jalan di Padang Lawas Utara hingga enam kali.

Majelis hakim menyoroti kebijakan pergeseran anggaran proyek jalan Sipiongot-Batas Labuhan Batu dan Sipiongot-Hutaimbaru yang ditetapkan melalui peraturan gubernur.

Mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting mengaku telah melaporkan rencana pembangunan dua ruas jalan tersebut kepada gubernur.

Topan menyebut proyek infrastruktur jalan tersebut dimasukkan sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat pemerintah provinsi.

Tim jaksa KPK juga memperlihatkan dokumen foto peninjauan lokasi yang memperlihatkan keberadaan Bobby Nasution bersama jajaran dinas terkait.

Hakim Ketua Khamozaro Waruwu meminta jaksa penuntut umum untuk mendalami peran pengambil kebijakan dalam pergeseran anggaran tersebut.

Penyidik KPK terus mengumpulkan barang bukti tambahan guna memastikan keterkaitan antara pergeseran anggaran daerah dengan praktik korupsi.

Langkah ini diambil untuk menuntaskan penanganan kasus rasuah pembangunan infrastruktur di wilayah Sumatera Utara secara menyeluruh.

Masyarakat sipil mendorong penegak hukum bertindak transparan tanpa memandang status maupun jabatan pihak yang diduga terlibat.

Pengusutan tuntas perkara ini diharapkan mampu memulihkan tata kelola keuangan daerah dari praktik penyalahgunaan wewenang.