Ketua MPR Belum Terima Surat Pengunduran Diri Gibran

Faktakalbar.id - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengaku belum menerima maupun melihat surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kabar Gibran mundur dari jabatannya yang dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.

Muzani menyampaikan hal itu setelah menghadiri peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam.

"Saya belum dengar, saya belum lihat," kata Muzani kepada wartawan.

Ia menegaskan belum dapat mengambil keputusan atau memberikan tanggapan lebih jauh karena belum memperoleh informasi maupun dokumen resmi mengenai pengunduran diri tersebut.

"Saya belum dengar, saya belum lihat. Dengar saja belum, apalagi lihat," ujarnya.

Budi Arie Benarkan Kabar Gibran Mundur

Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar bahwa Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu (11/11/2026), Budi Arie memberikan jawaban singkat, "Betul."

Budi Arie juga membenarkan informasi bahwa surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

Namun, hingga pernyataan Muzani disampaikan, MPR belum menerima pemberitahuan resmi maupun dokumen pengunduran diri yang dimaksud.

Pimpinan MPR Bersiap Terima Kedatangan Gibran

Perkembangan terbaru muncul pada Kamis (12/11/2026) pagi. Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul membenarkan adanya informasi mengenai rencana kedatangan Gibran ke Gedung MPR.

Bambang menyebut pimpinan MPR telah bersiap untuk menerima kedatangan Wakil Presiden tersebut. Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui secara pasti waktu kedatangan Gibran.

"Iya benar sudah terinfo," kata Bambang.

Ia juga menyampaikan bahwa pimpinan MPR bersiap menerima kedatangan Gibran.

"Ya pimpinan MPR standby menerima kedatangan Mas Wapres," ujarnya.

Rencana tersebut menjadi perkembangan lanjutan setelah sebelumnya Ahmad Muzani menyatakan belum mengetahui keberadaan surat pengunduran diri Gibran.

Dengan demikian, penyerahan surat kepada Presiden sebagaimana disampaikan Budi Arie perlu dibedakan dari penyerahan dan penerimaan dokumen secara resmi oleh MPR.

DPR Jadwalkan Rapat Paripurna Bahas Usulan Hak Menyatakan Pendapat

Di tengah kabar pengunduran diri tersebut, DPR RI juga dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) untuk membahas usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan hak tersebut. Usulan ini berkaitan dengan polemik persyaratan jabatan Wakil Presiden yang menyeret Gibran.

Berdasarkan data yang disampaikan, pengusul terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Golkar, 11 anggota Fraksi Gerindra, 19 anggota Fraksi NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, dan 18 anggota Fraksi Demokrat.

Dinamika di DPR dan rencana kedatangan Gibran ke MPR menjadi dua perkembangan yang berlangsung bersamaan pada Kamis ini.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat konfirmasi resmi bahwa MPR telah menerima surat pengunduran diri Gibran. Kepastian mengenai status jabatan Wakil Presiden tersebut masih menunggu perkembangan dan keterangan resmi dari pihak terkait.