BP Tapera dan Bank Kalbar Evaluasi Rumah Subsidi di Kubu Raya, Seleksi Debitur Diperketat

Faktakalbar.id - BP Tapera bersama Bank Kalbar mengevaluasi keterhunian rumah subsidi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kabupaten Kubu Raya, Kamis (21/5/2026), untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.

Pemantauan lapangan pada hari kedua tersebut turut melibatkan perwakilan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) DPD Kalimantan Barat.

Peninjauan difokuskan pada empat kawasan perumahan subsidi, yakni Alfi Kheir Property, Qhulu Qhala, Taman Perintis, dan Wonodadi Asri.

Berdasarkan pemeriksaan secara acak terhadap 27 kawasan perumahan di Kalimantan Barat, penyelenggara tidak menemukan pelanggaran berupa penjualan atau penyewaan kembali rumah subsidi milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain memeriksa kondisi fisik rumah dan keterhunian warga, BP Tapera menggelar pertemuan dengan Direktur Pemasaran dan Unit Usaha Syariah Bank Kalbar, Yuse Chaidi Amzar.

Pertemuan tersebut membahas penguatan kualitas penyaluran pembiayaan rumah subsidi di Kalimantan Barat, mulai dari seleksi calon debitur hingga pengawasan terhadap pengembang.

Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhammad Nauval Al Ammari, mengatakan seleksi calon debitur perlu diperketat sejak tahap awal untuk menjaga ketepatan sasaran program.

Menurutnya, proses seleksi yang lebih kuat diperlukan untuk memastikan rumah subsidi benar-benar dihuni penerima manfaat dan menjaga tingkat keterhunian rumah FLPP.

“Perlu adanya penguatan seleksi di awal, termasuk memastikan adanya dukungan keluarga atau kerabat dekat yang dapat menjadi penghuni cadangan apabila terjadi kondisi tertentu seperti perpindahan tugas pekerjaan,” ujar Muhammad Nauval Al Ammari.

Dalam pertemuan tersebut, BP Tapera dan Bank Kalbar juga membahas seleksi perusahaan pengembang atau developer yang membangun rumah subsidi.

Langkah itu ditujukan untuk memastikan kualitas bangunan yang diserahterimakan kepada masyarakat memenuhi standar dan layak huni.

Kualitas fisik rumah dinilai menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga kepatuhan nasabah membayar angsuran bulanan.

Kondisi tersebut juga berkaitan dengan upaya menekan risiko kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) dalam penyaluran pembiayaan perumahan.

Selain seleksi debitur dan pengembang, kedua pihak menyoroti peningkatan kompetensi pegawai bank penyalur yang menangani program pembiayaan rumah subsidi.

Peningkatan kemampuan pegawai diperlukan agar proses penyaluran pembiayaan tetap berjalan optimal meskipun terjadi rotasi atau pergantian penugasan di lingkungan perbankan.

Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya BP Tapera dan Bank Kalbar untuk memperkuat pengawasan program FLPP di Kalimantan Barat.

Melalui pengawasan keterhunian, seleksi debitur, dan pengendalian kualitas pengembang, penyaluran rumah subsidi diharapkan semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

(*Red)