Plafon KUR Nasional Diusulkan Naik Jadi Rp2.000 Triliun pada 2027, Bank Kalbar Dibidik Rp1 Triliun

Faktakalbar.id - Plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) nasional didorong meningkat dari sekitar Rp1.500 triliun menjadi Rp2.000 triliun pada 2027 untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Rencana tersebut disampaikan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman dalam kegiatan Pengembangan Ekonomi Daerah (PED), Senin (19/10/2026).

Peningkatan plafon nasional itu juga diikuti target kenaikan alokasi KUR untuk Bank Kalbar.

Alokasi KUR Bank Kalbar ditargetkan naik dari Rp800 miliar pada 2026 menjadi Rp1 triliun pada 2027.

Namun, peningkatan target tersebut perlu mempertimbangkan kesiapan likuiditas bank agar penyaluran kredit dapat berlangsung secara optimal.

“Peningkatan alokasi ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM,” demikian inti kebijakan yang disampaikan Maman dalam kegiatan tersebut.

Perluasan pembiayaan menjadi salah satu langkah yang didorong untuk membantu pelaku UMKM mendapatkan modal usaha.

Akses kredit yang lebih luas dapat membuka peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan layanan, dan memperluas jangkauan pasar.

Meski demikian, peningkatan plafon KUR tidak dengan sendirinya menjamin seluruh pelaku UMKM memperoleh pembiayaan.

Penyaluran kredit tetap bergantung pada kesiapan lembaga keuangan, persyaratan pembiayaan, serta kemampuan pelaku usaha memenuhi ketentuan yang berlaku.

Maman juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan dalam pengembangan UMKM.

Kolaborasi tersebut diharapkan membantu memperkuat akses pembiayaan sekaligus mendorong pemanfaatan potensi ekonomi lokal.

Dalam kegiatan yang sama, sektor pariwisata turut dibahas sebagai salah satu bidang yang dapat mendukung pertumbuhan UMKM di Kalimantan Barat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Singkawang, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diarahkan memperkuat kolaborasi untuk membuka peluang pembiayaan bagi usaha yang terhubung dengan pariwisata.

Kegiatan PED tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, Kepala OJK Kalbar Rocjma Hidayati, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, serta pelaku UMKM.