Pembiayaan UMKM Tembus Rp1.500 Triliun, Kualitas Usaha Jadi Tantangan

Faktakalbar.id - Nilai pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia mencapai sekitar Rp1.500 triliun dalam delapan tahun terakhir, tetapi peningkatan akses modal dinilai perlu diimbangi dengan kualitas usaha dan kemampuan membayar pinjaman.

Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman menyampaikan hal tersebut saat membuka peresmian simbolis program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) Kredit Usaha Mikro Peduli (KUM Peduli) di Kalimantan Barat, Senin (19/10/2026).

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Sinergi Penguatan Ekonomi Lokal Kalimantan Barat melalui Pemberdayaan UMKM dan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”.

Maman mengatakan, peningkatan plafon pembiayaan UMKM tidak dapat dilakukan hanya dengan memperbesar jumlah pinjaman yang tersedia bagi pelaku usaha.

“Menaikkan plafon pembiayaan tidak mudah. Ada dua faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu kualitas usaha dan kemampuan pelaku UMKM itu sendiri,” jelas Maman.

Menurutnya, penyaluran pembiayaan perlu mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola modal dan memenuhi kewajiban pembayaran.

Pemberian pinjaman tanpa memperhitungkan kemampuan pengembalian berpotensi menimbulkan kredit bermasalah yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha.

Dampaknya juga dapat meluas ke kehidupan keluarga pelaku UMKM apabila kewajiban pembayaran tidak sebanding dengan pendapatan usaha.

Karena itu, peningkatan akses pembiayaan perlu berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas usaha agar modal yang diterima dapat digunakan secara produktif.

Kementerian UMKM bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan pemerintah daerah mendorong kemitraan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui sejumlah program pemberdayaan.

Salah satu pendekatan yang digunakan adalah pemanfaatan dana CSR untuk mendukung pengembangan UMKM dan memperkuat perekonomian lokal.

Melalui program tersebut, pelaku usaha diharapkan tidak hanya memperoleh akses terhadap modal, tetapi juga memiliki kesiapan dalam mengelola keuangan dan menjalankan usaha secara berkelanjutan.

Besarnya pembiayaan yang tersedia menjadi salah satu indikator akses modal bagi UMKM, sedangkan kemampuan membayar dan kualitas usaha tetap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan.

Namun, bahan informasi yang tersedia belum merinci distribusi pembiayaan berdasarkan skala usaha, sektor bisnis, maupun wilayah penerima.