faktakalbar

Bareskrim Jadwalkan Gelar Perkara Awal Dugaan Makar Hari Ini, Libatkan Saksi Ahli

Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara awal dugaan makar pada 19 November 2026. Penyidik akan melibatkan tim internal dan saksi ahli.

Penulis: Clara Thursday, 19 November 2026 📖 2 menit
Bareskrim Jadwalkan Gelar Perkara Awal Dugaan Makar Hari Ini, Libatkan Saksi Ahli
Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara awal dugaan makar pada 19 November 2026. Penyidik akan melibatkan tim internal dan saksi ahli. (dok.ist)

Faktakalbar.id - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dijadwalkan menggelar perkara awal terkait penyidikan dugaan tindak pidana makar pada Kamis, 19 November 2026. Agenda tersebut akan melibatkan tim internal penyidik dan sejumlah saksi ahli untuk mendalami konstruksi hukum perkara.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro, menyampaikan rencana tersebut pada Rabu (18/11/2026). Menurutnya, penyidik akan membahas hasil pengumpulan bukti dan meminta pandangan para ahli sebelum menentukan langkah penanganan berikutnya.

Susatyo menegaskan, gelar perkara awal itu bukan bertujuan menetapkan tersangka baru. Pembahasan akan difokuskan pada pendalaman konstruksi perkara berdasarkan bukti dan keterangan ahli.

Penyidik Telah Geledah Sejumlah Lokasi

Sebelum menggelar perkara, penyidik Bareskrim telah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di beberapa lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Salah satu lokasi yang diperiksa adalah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam. Tempat tersebut diduga berkaitan dengan salah satu pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.

Susatyo menjelaskan, kegiatan pemeriksaan tempat kejadian perkara dan pengumpulan bukti dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana makar. Namun, pihaknya belum membeberkan secara terperinci hasil penggeledahan tersebut.

Dugaan Makar Berkaitan dengan Kasus Penyadapan Ilegal

Perkara dugaan makar ini berkembang dari penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam prosesnya, penyidik juga mendalami dugaan akses ilegal serta penghapusan data elektronik.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut penyidikan menemukan indikasi keterkaitan antara dugaan penyadapan dan dugaan tindak pidana makar.

Menurut Yusril, gelar perkara diperlukan untuk menelusuri hubungan antara pihak-pihak yang terlibat serta rangkaian perbuatan yang sedang diselidiki. Ia juga mendorong agar pengusutan dilakukan secara menyeluruh, termasuk apabila ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak lain.

Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, Bareskrim sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Sementara itu, penyidikan dugaan tindak pidana makar telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Hasil Gelar Perkara Jadi Dasar Langkah Selanjutnya

Yusril menjelaskan, penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak secara otomatis menjadikan seseorang berstatus tersangka. Penetapan tersangka tetap harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan hukum.

Hasil gelar perkara nantinya akan menjadi bahan bagi penyidik untuk menentukan arah penanganan kasus. Kemungkinan penambahan pasal maupun penetapan tersangka baru harus tetap didukung alat bukti yang memadai.

Dengan demikian, gelar perkara awal tersebut menjadi salah satu tahapan untuk memperjelas konstruksi hukum dan keterkaitan antara dugaan penyadapan ilegal dengan dugaan tindak pidana makar. Proses penyidikan masih berjalan dan seluruh dugaan yang muncul perlu dibuktikan melalui mekanisme hukum.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK