78 Produk Ditemukan Belum Sesuai Aturan Sertifikasi Halal, Ombudsman Minta Evaluasi

Faktakalbar.id - Ombudsman Republik Indonesia (RI) menemukan 78 dari 159 sampel produk yang beredar di ritel modern belum sesuai dengan ketentuan sertifikasi halal. Temuan tersebut setara dengan 49,1 persen dari keseluruhan sampel yang diperiksa.

Hasil pengawasan ini menunjukkan bahwa penerapan kewajiban sertifikasi halal masih menghadapi sejumlah persoalan. Ombudsman pun mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan evaluasi dan memperkuat pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat.

Temuan tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, kepada Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, dalam kegiatan penyampaian laporan hasil pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).

Maneger menjelaskan, dari 159 sampel produk yang diperiksa, sebanyak 81 produk atau 50,9 persen telah sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, 78 produk lainnya belum memenuhi persyaratan yang berlaku.

Ombudsman Temukan Masalah pada Label dan Registrasi Halal

Pemantauan dilakukan Ombudsman RI di wilayah DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan pada 14–16 Oktober 2026. Pemeriksaan tersebut mencakup produk konsumsi harian yang dijual di sejumlah ritel modern.

Sebanyak 159 sampel yang diperiksa terbagi dalam delapan kategori, yakni daging olahan, permen dan produk dessert atau jelly, roti dan pastry, minuman, keju dan olahan susu, mi dan makanan ringan beserta bumbu instan, kapsul atau vitamin kesehatan, serta kosmetik.

Pemeriksaan dilakukan dengan melihat penggunaan logo halal, keterbacaan nomor identitas halal, serta mencocokkan informasi produk melalui aplikasi atau sistem pengecekan produk halal milik BPJPH.

Dari pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah bentuk ketidaksesuaian. Di antaranya penggunaan logo halal lama, nomor identitas halal yang tidak terdaftar dalam sistem BPJPH, hingga sertifikat halal yang tidak mencantumkan nomor identitas.

Selain itu, terdapat produk impor yang hanya mengandalkan keterangan halal dari negara asal tanpa dilengkapi nomor registrasi yang dipersyaratkan di Indonesia.

Ombudsman menilai temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha menengah dan besar, belum berjalan sepenuhnya.

Pengawasan Pasar Tradisional dan Rumah Pemotongan Hewan

Selain memeriksa produk di ritel modern, Ombudsman juga memantau kesiapan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), pasar tradisional, serta fasilitas pemotongan hewan.

Di Pasar Mayestik, Jakarta, Ombudsman menemukan dokumen jaminan halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang diterbitkan pada 2019, tetapi belum disertai pemantauan lanjutan.

Sementara itu, di Pasar Kramat Jati, sejumlah kios daging sapi dan ayam belum menampilkan sertifikat atau logo halal yang dapat dilihat oleh pembeli.

Ombudsman juga mencatat adanya area penjualan produk nonhalal yang berdekatan dengan area penjualan ayam. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan pengaturan pemisahan lokasi, peralatan, dan penyimpanan untuk mencegah risiko kontaminasi silang.

Persoalan serupa ditemukan pada fasilitas pemotongan hewan. Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Ciputat diketahui belum memiliki sertifikat halal. Sebaliknya, Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Intisari 4 Ciputat dan RPH Cakung Perumda Dharma Jaya telah mengantongi sertifikat halal.

Menurut Ombudsman, pemenuhan sertifikasi halal perlu diperhatikan sejak proses pemotongan hingga pendistribusian agar kehalalan produk tetap terjaga dalam rantai pasok.

Ombudsman Minta BPJPH Perkuat Pengawasan

Ombudsman RI turut mengevaluasi pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku UMK. Dari total kuota nasional tahun 2026 sebanyak 1.090.891, sebanyak 931.333 kuota atau 85,37 persen telah terpakai.

Meski demikian, pemanfaatan program tersebut dinilai belum merata. Serapan kuota masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera, sedangkan pemanfaatan di sejumlah wilayah lain relatif lebih rendah.

Ombudsman mendorong BPJPH memperkuat sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal, baik bagi industri menengah dan besar maupun UMK serta pedagang pasar tradisional.

Selain itu, kerja sama dengan pemerintah daerah, dinas terkait, pengelola pasar, dan badan usaha milik daerah (BUMD) pangan perlu diperkuat untuk memperluas fasilitasi sertifikasi halal.

Ombudsman juga menekankan pentingnya pengawasan pascasertifikasi secara berkala terhadap produk di industri, ritel modern, pasar tradisional, hingga fasilitas pemotongan hewan.

Tidak hanya itu, BPJPH dan pengelola pasar didorong menyediakan saluran pengaduan yang responsif, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

Melalui berbagai rekomendasi tersebut, Ombudsman berharap penyelenggaraan jaminan produk halal dapat diperbaiki secara menyeluruh sehingga masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan terhadap produk yang dikonsumsi.