10 Pj Gubernur Ditetapkan Presiden, Harisson untuk Kalbar

*Mendagri Ultimatum Copot Pj Jika Evaluasi Per 3 Bulan Tidak Bisa Kendalikan Inflasi

Presiden Joko Widodo, pada Kamis (31/8) dalam Sidang Tim  Penilai Akhir (TPA) menetapkan 10 Penjabat Gubernur. Dalam daftar 10 Pj Gubernur yang ditetapkan tersebut, dr.Harisson Azroi,M.Kes sebagai Pj Gubernur Kalimantan Barat.

Para Pj Gubernur tersebut diharapkan betul-betul bisa bekerja dalam waktu yang ada dan menyiapkan tahapan Pemilu Serentak dengan baik di masing-masing provinsi. Kebenaran perihal telah ditetapkan 10 Pj Gubernur tersebut terkonfirmasi dari keterangan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin."Ya, ya, ya, kemarin diputuskan, Presiden (Jokowi) memimpin langsung, (sidang TPA,red, " kata Nabalin seperti dilansir Fakta Kalbar dari Antara.

Berikut Pj Gubernur yang ditetapkan Kamis kemarin ;  Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Pj Gubernur Sumatera Utara Hasanudin, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, Pj Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodhia Kalake, Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Gita Ariadi, Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson Azroi, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi, dan Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bachtiar Baharuddin.

Copot Pj Kepala Daerah

Ultimatum bersamaan datang dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, seiring penetapan beberapa Pj Kepala Daerah ini. Tito akan mencopot penjabat (Pj) kepala daerah yang tidak bisa mengendalikan inflasi selama tiga bulan berturut-turut. Patokan inflasi di daerah harus berada di bawah inflasi nasional.

"Kepada teman-teman penjabat yang jumlahnya 101 dan tahun ini 170, ini saya sudah sampaikan kalau tiga kali berturut-turut di atas nasional, penjabat ganti dan untuk teman-teman yang definitif saya akan bacain terus dan saya undang media agar elektabilitasnya biar turun," kata Tito dalam keterangan pers terkait Rakornas Pengendalian Inflasi yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (31/8).

Menurut Tito, cara itu bisa memacu para Pj kepala daerah agar bisa bekerja maksimal dalam mengendalikan inflasi. Di sisi lain, bagi yang kerjanya bagus akan diberikan penghargaan dalam bentuk dana insentif daerah. "Ini upaya untuk memotivasi," ucapnya.

Provinsi di wilayah Jawa-Bali yang masuk nominasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Award 2022 yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Provinsi lainnya yang menjadi pemenang adalah Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Sementara untuk kategori kota/kabupaten terbaik 2022 untuk menekan inflasi adalah Kota Palembang, Kabupaten Banyuwangi, Kota Tarakan, Kabupaten Bone, dan Kota Kupang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemenang dalam TPID Award 2022 akan mendapatkan insentif dari pemerintah pusat sebesar Rp 1 triliun tahun ini."Hari ini akan diberikan pemenang dan nominasi TPID Award dan ini diberi insentif oleh Ibu Menteri Keuangan sebesar Rp 1 triliun tahun ini," ujar Airlangga.(rfk/ind)